Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan Anton Sinaga untuk Dapil Deli Serdang 4

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif untuk Dapil Deli Serdang 4 Tahun 2024. Sidang Pengucapan Ketetapan Nomor 201-02-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada Selasa (21/5/2024) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan tersebut diajukan oleh Anton Sinaga.

“Menetapkan, mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon. Menyatakan Permohonan 201-02-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 23 Maret 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Deli Serdang 4 ditarik kembali,” ucap Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan dengan didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya.

Dalam ketetapan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, MK menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Phak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan KPU telah melakukan pengurangan, penghilangan atau kesalahan perhitungan suara untuk DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan IV yakni Kecamatan Kutalimbaru di 29 TPS yakni di Desa Sei Mencirim sebanyak 12 TPS. Kemudian di Desa Lau Bekeri sebanyak 7 TPS. Selanjutnya di Desa Sampe Cita sebanyak 5 TPS. Kemudian Desa Sawit Rejo sebanyak 4 TPS, TPS 9 terakhir di Desa Nemo Mirik sebanyak 1 TPS.(*)

Penulis: Utami Argawati
Editor: Lulu Anjarsari P.
Humas: Fauzan Febriyan

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan Anton Sinaga untuk Dapil Deli Serdang 4