Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

Selisih Suara Tipis, PHPU Cianjur Tak Lanjut

JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) memutus tidak dapat diterima terhadap permohonan Perkara Nomor 200/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Putusan perkara yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Nomor Urut 1, Herman Suherman dan Muhammad Solih Ibang ini dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan/ Ketetapan pada Rabu malam (5/2/2025).

“Mengadili, dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK.

Putusan demikian dijatuhkan lantaran Majelis Hakim Konstitusi menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Hal itu disebabkan persyaratan ambang batas selisih perolehan suara yang tidak terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ambang batas selisih perolehan suara adalah 0,5 persen atau setara 5.338 suara. Akan tetapi, Pemohon memperoleh 417.774 suara. Sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Nomor Urut 2 Muhammad Wahyu Ferdian dan Ramzi) sebagai peraih suara terbanyak memperoleh 442.321 suara.

Meski tipis, yakni hanya 2,3 persen (24.547 suara), akan tetapi selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tetap melewati ambang batas. Karena itulah Majelis menyatakan Pemohon tak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU Kada Cianjur 2024.

“Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum,” ujar Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

Ketentuan Pasal 158 tersebut pun tidak dapat dikesampingkan karena Pemohon tidak dapat meyakinkan Majelis terkait dalil-dalil permohonan yang diajukan, ”Terlebih, terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi kejadian khusus,” jelas Guntur.

Sebelumnya dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan soal dugaan manipulasi daftar hadir di tujuh kecamatan di Cianjur. Kemudian Pemohon juga mendalilkan adanya regrouping atau pengelompokan ulang TPS, sehingga terdapat perbedaan dengan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif (Pilpres dan Pileg). Selain itu, Pemohon juga menyoroti temuan mereka soal pemilih yang tidak berhak mencoblos, di antaranya, terdapat kasus pemilih yang meninggal dunia, namun terdapat tanda tangan di dalam daftar hadir.

Adapun dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024. Pemohon juga meminta Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Cianjur melakukan pemungutan suara ulang di 32 kecamatan se-kabupaten Cianjur.

Penulis: Ashri Fadilla

Editor : Tiara Agustina

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

Selisih Suara Tipis, PHPU Cianjur Tak Lanjut