Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

Sengketa Caleg Partai Gerindra di Dapil Deli Serdang 4

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mangandar Marpaung, Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Partai Gerindra mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (PHPU DPR/DPRD) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana Perkara Nomor 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dilaksanakan oleh Majelis Sidang Panel 1 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah pada Kamis (2/5/2024).

“Pada intinya partai kami internal Partai Gerindra Perseorangan Mangadar Marpaung nomor urut 2 melawan Suryani nomor urut 9 untuk pengisian calon anggora DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 4,” ujar Erwin Edison selaku kuasa hukum.

Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk Suriani seharusnya 5.179 suara, sementara Pemohon seharusnya memperoleh 6.173 suara. Namun, KPU (Termohon) justru menambahkan sebanyak 1.180 suara kepada Suriani. Selisih perolehan suara menurut Pemohon disebabkan adanya pegeseran atau perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Partai Gerindra dalam rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Kutalimbaru.

“Perolehan suara Partai Gerindra dan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Formulir C Hasil dengan Formulir D Hasil terjadi Perbedaan dan penambahan pergeseran di 14 desa 123 TPS di 1 Kecamatan Kutalimbaru,” tegas Erwin.

Untuk itu, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun sepanjang Kecamatan Kutalimbaru Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dan menetapkan perolehan suara sesuai dengan penghitungan Pemohon. (*)

Penulis: Utami Argawati
Editor: Lulu Anjarsari P.
Humas: Tiara Agustina

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

Sengketa Caleg Partai Gerindra di Dapil Deli Serdang 4