Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

Pemohon Cabut Uji UU Kekuasaan Kehakiman

JAKARTA, HUMAS MKRI – Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024, seorang mahasiswa bernama Adoni Y. Tanesab, mencabut permohonannya terkait pengujian Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK). Dalam permohonan tersebut, Pemohon meminta agar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbukti melanggar kode etik dapat diuji kembali.

Pemohon meminta MK menafsirkan frasa “undang-undang” dalam norma tersebut meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi yang proses pemeriksaan dan pengambilan putusan MK dinyatakan terbukti melanggar prinsip independensi dan prinsip ketidakberpihakan pada Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama) berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Namun, setelah mempertimbangkan nasihat hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan permohonan, Pemohon memutuskan untuk mencabut permohonan.

“Benar, kami sudah mengajukan surat bertanggal 9 Februari 2024 perihalnya pencabutan Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024 dengan alasan bahwa setelah kami mempertimbangkan saran-saran Yang Mulia Majelis Hakim dan juga mencermati kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi baik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka kami memutuskan untuk mencabut Perkara Nomor 7. Demikian Yang Mulia,” tegas kuasa hukum Pemohon, Marthen Boiliu dalam sidang konfirmasi penarikan permohonan Pemohon di Ruang Sidang Pleno MK, Senin (19/2/2024).

Sidang perkara ini dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur. Saldi pun mengonfirmasi bahwa benar Pemohon telah menarik permohonannya.

“Jadi, clear ya, Pak Marthen ya, ini perkara ditarik kembali. Ini artinya kalau sewaktu-waktu nanti ada pemikiran bisa dipertimbangkan untuk diajukan kembali tentu dengan registrasi yang berbeda, ya,” kata Saldi dilanjutkan dengan menutup persidangan.

Penulis: Mimi Kartika.

Editor: Nur R.

Humas: Andhini SF.

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

Pemohon Cabut Uji UU Kekuasaan Kehakiman