Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

Nilai Sosial dan Budaya Hukum di Balik Masa Berlaku SIM

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pada Senin (21/8/2023). Sidang perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Arifin Purwanto yang berprofesi sebagai advokat. Sidang ketujuh ini beragenda mendengarkan keterangan Ahli Pihak Terkait Kepolisian RI (Polri).

Dalam persidangan yang digelar secara luring dan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, Nurhasan Ismail selaku ahli yang dihadirkan oleh Polri menyampaikan proses pembentukan UU LLAJ didasarkan karena adanya kepentingan yang didorong oleh perubahan teknologi otomotif yang semakin canggih. Perkembangan teknologi otomotif itu sudah semakin berkembang hingga saat ini.

“Perkembangan otomotif ini adalah di satu sisi adalah kepentingan masyarakat Indonesia memanfaatkan teknologi otomotif ini bagi kemajuan bangsa. Artinya ada manfaat positif. Tetapi dibalik itu tentu ada potensi dampak negatif dari perkembangan teknologi otomotif itu, karena bagaimanapun tingkat kecepatan teknologi otomotif akan sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat khususnya terjadinya kecelakaan lalu lintas yang bukan hanya sekedar menyebabkan orang luka tetapi bisa menyebabkan kematian atau fatalitas,” kata Nurhasan Ismail yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menurutnya, kepentingan-kepentingan tersebut yang mendasari adanya proses politik untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dan memilih strategi dan itulah yang dikandung secara singkat di dalam UU LLAJ. Ia menyebut, tujuan yang hendak dicapai tersebut di antaranya adalah menciptakan lalu lintas yang berkeselamatan. Menjamin keselamatan setiap orang di ruang lalu lintas itu sendiri.

Lebih lanjut Nurhasan menjelaskan di dalam UU LLAJ disebutkan bahwa orang yang akan diberi atau diterbitkan SIM harus lulus uji pengetahuan, uji kesehatan baik jasmani dan rohani serta lulus praktek. Sehingga harus mempunyai kompetensi mengemudi yang mampu menjamin lalu lintas berkeselamatan. Kemudian, untuk menyiapkan pengemudi yang mampu menjamin LLAJ ini adalah adanya evaluasi terhadap kesehatan baik jasmani maupun rohani. Menurut Nurhasan, mengemudi itu menuntut kesehatan jasmani dan rohani. Tentu untuk jenis SIM tertentu harus uji keterampilan simulator. Sementara evaluasi dilakukan melalui perpanjangan yang ditentukan setiap lima tahun.

Ia juga menjelaskan SIM berlaku lima tahun telah berlaku 75 tahun lalu setelah adanya UU LLAJ yang pertama, yakni pada tahun 1933. “Kemudian dikutip kembali atau diadopsi kembali dalam UU Nomor 3 Tahun 1965 dan itu juga diadopsi kembali dalam UU Nomor 14 Tahun 1992, dan ketika pembentuk UU LLAJ 22 Tahun 2009 itu tinggal mengadopsi kembali. Jadi, itu sudah menjadi bagian dari budaya hukum kita dan sudah menjadi budaya kesadaran hukum kita,” ungkap Nurhasan.

Nurhasan mengungkapkan, di balik angka lima tahun terkandung nilai sosial dan budaya hukum yang mana untuk menghormati kehidupan. Lima tahun itu berarti saat untuk dilakukannya evaluasi yang berarti terdapat dorongan dari nilai menghormati kehidupan dan menjaga keselamatan baik diri sendiri maupun orang lain sesama pemakai jalan.

Dari sudut budaya, sambungnya, angka siklus lima tahun itu sudah menjadi bagian dari budaya politik negara Indonesia. “Banyak jabatan-jabatan politik ditentukan lima tahun tanpa ada penjelasan apapun. Bahkan putusan MK yang terakhir ketika mengubah masa jabatan pimpinan salah satu lembaga dari empat tahun menjadi lima tahun itu menunjukkan bahwa siklus lima tahunan itu sudah menjadi bagian dari budaya politik kita. Kalau sudah menjadi bagian dari budaya kita tidak bisa tidak, ya harus melaksanakan itu. Kita tidak bisa terhindar dari itu,” tegasnya.

Berita

Nilai Sosial dan Budaya Hukum di Balik Masa Berlaku SIM