Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

Pusat TIK MK Raih SIKD Award Periode September 2022

JAKARTA, HUMAS MKRI – Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat TIK) kembali menerima piala bergilir SIKD Awards Periode September 2022 pada Senin (10/10/2022) di Gedung MK, Jakarta. PUSTIK menduduki posisi pertama sebagai unit kerja dengan respons kinerja tercepat pada periode September 2022. Penyerahan piala bergilir SIKD Awards tersebut disaksikan oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah.

“Kita ucapkan selamat kepada TIK telah menduduki posisi pertama,” ujar Guntur saat membacakan peringkat unit kerja paling responsif.

Kemudian, sambung Guntur, unit kerja yang menduduki posisi kedua adalah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) dan posisi ketiga ditempati oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO). Selain itu, Guntur juga mengapresiasi atas perubahan responsibiltas kerja tiap unit.

Pada kesempatan tersebut, Guntur juga mengatakan dalam SIKD perlu adanya informasi mengenai peningkatan kinerja setiap bulannya agar terlihat apakah terjadi peningkatan yang baik atau tidak. “Perlu ada informasi apakah ada peningkatan baik atau tidak. Ada semacam grafis baris naik turunnya dari bulan Januari,” ujar Guntur.

Untuk diketahui, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) lahir diawali dengan pemikiran tentang adanya pengelolaan arsip yang cepat dan mudah ditemukan apabila dibutuhkan oleh pimpinan suatu lembaga dan masyarakat umum. Keberadaan SIKD bertujuan untuk meminimalkan arsip yang masih dikelola secara manual. Kemudian SIKD hadir sebagai solusi dari persoalan pengelolaan arsip dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pada tingkat nasional, kebijakan Pemerintah Era Presiden Joko Widodo melalui Nawacita dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta kebijakan dari ANRI, mewajibkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menggunakan SIKD dalam pengelolaan arsip. Kondisi ini sejalan dengan visi MK “Mengawal Tegaknya Konstitusi dengan Mewujudkan Peradilan Konstitusi yang Modern dan Tepercaya”.

Adapun tujuan utama dari penggunaan aplikasi SIKD di MK, yakni memberikan layanan kearsipan yang mudah, cepat, efektif dan efisien. Oleh karenanya, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK pun merasakan perubahan yang signifikan setelah menggunakan aplikasi SIKD dalam pengelolaan arsip pada lembaga.(*)

Penulis: Utami Argawati

Editor: Lulu Anjarsari P.

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

Pusat TIK MK Raih SIKD Award Periode September 2022