Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

MK Bahas Program Prioritas 2023 dengan Komisi III DPR

JAKARTA, HUMAS MKRI – Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR pada Kamis (1/9/2022) di Gedung Nusantara II Paripurna, Jakarta. RDP kali ini juga merupakan tindak lanjut dari RDP sebelumnya.

Pada kesempatan itu, Guntur menyampaikan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun Anggaran (TA) 2023 yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi, yaitu melakukan Pengembangan ICT dan Prasarana ICT MK; Kegiatan revitalisasi infrastruktur ICT guna menunjang pelaksanaan perkara khususnya terkait persiapan penanganan perkara Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. Termasuk juga melakukan pengembangan aplikasi penanganan perkara, aplikasi dukungan lain; Penyebarluasan Pedoman Beracara dan Peraturan MK dalam Penanganan Perkara PHPU.

Selain itu, Monitoring evaluasi pelaksanaan putusan MK, penyusunan Peraturan MK dan Petunjuk Teknis dalam rangka persiapan penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2024; Penyusunan anotasi undang-undang, kajian dan telaah perkara Konstitusi, Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi; Anugerah Konstitusi, Jejaring Konstitusi, Kompetisi Peradilan Semu Bagi Mahasiswa Indonesia; Rintisan Gelar, Benchmarking, Recharging, dan Intership Program.

Capaian Kinerja MK 2022

Sebelumnya, Guntur juga menjelaskan Capaian Kinerja MK TA 2022. Seperti Penilaian penerapan sistem merit mendapat nilai sebesar 327 poin, kategori “SANGAT BAIK” dari KASN; Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Tahun 2021 sebagai Badan Publik Kategori “Informatif”; Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi (PUSTIK MK); Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,483 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,225 serta skor IEPK sebesar 3,096; Penghargaan kepada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sebagai Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik Kategori ”Sangat Baik” Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2021 dari Kemenpan RB.

Capaian Kinerja MK TA 2022 lainnya, di antaranya Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Pemahaman HKWN dan Bimtek Hukum Acara MK dengan diikuti oleh 3.962 peserta; Meraih Opini WTP 16 kali Berturut-turut Untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; Peringkat kesembilan dengan nilai 95,36 atas kinerja anggaran 2021 dengan Predikat ”Sangat Baik” dari DJA; Penghargaan BMN Awards 2021 “Juara III” kategori Kualitas Pelaporan BMN (K/L dengan jumlah satker sampai dengan 10 satker); Satuan Kerja dengn Nilai IKPA Terbaik III (Pagu 100-500 Milyar) Tahun 2021, Ditjen Perbendaharaan.

Penulis: Nano Tresna Arfana.

Editor: Nur R.

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

MK Bahas Program Prioritas 2023 dengan Komisi III DPR