Guntur Hamzah: Dalam Dua Dasawarsa Tata Bernegara Indonesia Berjalan Dinamis

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah mengatakan Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang saat ini digelar, akan menjadi konferensi hukum tata negara yang paling dinamis di antara Konferensi APHTN-HAN tahun-tahun sebelumnya.

“Tidak saja dinamis karena bergabungnya dua arus besar HTN dan HAN, tetapi juga tema yang diusung adalah tema yang kompleks, khususnya subtemanya. Ada subtema penataan regulasi, legislasi serta penataan hubungan pemerintah pusat dan daerah serta terkait penataan pemilu dan pilkada,” kata M. Guntur Hamzah dalam Konferensi Nasional APHTN-HAN yang diselenggarakan atas kerja sama MPR dan APHTN-HAN secara daring dan luring pada Kamis (19/5/2022) di Denpasar.

Konferensi Nasional ini mengusung tema “Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945”. Menurut Guntur, tema besar ini seiring upaya bangsa Indonesia mewujudkan tata bernegara yang lebih mapan, lebih demokratis, lebih nomokratis.

“Dalam rentang dua dasawarsa, tata bernegara Indonesia berjalan demikian dinamis, banyak terjadi perkembangan, banyak muncul gagasan-gagasan, catatan-catatan yang dapat ditorehkan mengiringi perjalanan waktu pasca perubahan UUD 1945,” tegas Guntur selaku Ketua Umum Pengurus Pusat APHTN-HAN Masa Bakti 2021-2025.

Dikatakan Guntur, dalam Konferensi Nasional APHTN-HAN ini akan diketahui berbagai pemikiran dan pendapat mengenai banyak hal dari sudut pandang yang berbeda-beda dari perspektif hukum tata negara dan perspektif hukum administrasi negara.

“Konferensi Nasional APHTN-HAN ini adalah kali pertama yang menghadirkan dua disiplin ilmu yang sejatinya sama, namun kadang kala ada perbedaan-perbedaan cara melihat bagaimana negara ini dikelola,” jelas Guntur.

Guntur melanjutkan, pada sesi materi konferensi nasional ini akan hadir banyak tokoh, baik para hakim konstitusi para pelaku ketatanegaraan maupun para ilmuwan yang akan menyampaikan pandangan-pandangan secara teoritis dan praktis.

 

Tema Penting

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam kata sambutannya menyatakan bahwa pilihan tema “Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945” pada konferensi nasional ini penting untuk didiskusikan, mengingat perkembangan ketatanegaraan Indonesia terus bergulir seiring dinamika zaman.

“Pengembalian kedaulatan kepada rakyat dengan mengubah supremasi MPR menjadi supremasi Konstitusi, penguatan sistem presidensil, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, pelaksanaan pemilu secara periodik setiap lima tahun sekali, pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan masih banyak yang lainnya, merupakan buah karya tuntutan reformasi yang diakomodasi dalam perubahan UUD 1945,” papar Bambang.

Dalam perkembangannya, lanjut Bambang, isu-isu konstitusional seperti penataan kewenangan lembaga-lembaga negara, penataan legislasi, wacana menghadirkan pokok-pokok haluan negara, bahkan sampai isu penambahan periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta penundaan pemilihan umum merupakan wacana-wacana yang menjadi perbincangan banyak pihak saat ini dan mendapat perhatian secara akademik.

“Saya berharap, melalui pertukaran pikiran dan gagasan selama pelaksanaan Konferensi Nasional APHTN-HAN akan melahirkan gagasan-gagasan akademik, menghadirkan pemikiran dan rekomendasi besar bagi penguatan kebangsaan kita,” ujar Bambang sebelum membuka secara resmi Konferensi Nasional APHTN-HAN.

 

Penulis: Nano Tresna Arfana.

Editor: Nur R.

Source: Laman Mahkamah Konstitusi