Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

Inspektorat MK Kembali Raih SIKD Awards Periode Maret 2022

JAKARTA, HUMAS MKRI - Sekretaris Jendral MK M. Guntur Hamzah menyaksikan secara langsung penyerahan piala bergilir SIKD Awards Periode Maret 2022 kepada Inspektorat MK pada Selasa (5/4/2022) di Ruang Rapat MK. Inspektorat MK kembali menduduki posisi pertama sebagai unit kerja dengan respons kinerja tercepat pada Maret 2022.

“Kita beri apresiasi kepada Tim Inspektorat MK sebagai biro tercepat dalam merespons kinerja lembaga. Berikutnya untuk kriteria respons kinerja harus ada peningkatan tak hanya kecepatan respons, tetapi ada beberapa kriteria lainnya yang sedang dibuat desain terbarunya, salah satunya akurasi data,“ ucap Guntur memberi selamat kepada tim Inspektorat MK dalam kegiatan yang juga disaksikan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Teguh Wahyudi serta sejumlah pejabat lainnya.

Terhadap kecepatan respons kinerja pegawai ini, Guntur juga memberikan beberapa evaluasi terhadap capaian yang telah diperoleh masing-masing biro. Di antaranya, kesinambungan antara kecepatan respons pada sistem dengan pelaksanan tugas di lapangan. Misalnya, pegawai yang merespons kerja dalam sistem saat berada di luar kota atau tugas sejenisnya, untuk tetap disiplin melakukan absensi.

“Hal ini juga penting sebagai bagian dari melaksanakan tugas. Jadi, setiap pegawai harus disiplin layaknya bekerja WFO (work from office) sehingga semua bekerja dengan aktivitas yang terpantau dengan baik,” kata Guntur.

Untuk diketahui, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) lahir diawali dengan pemikiran tentang adanya pengelolaan arsip yang cepat dan mudah ditemukan apabila dibutuhkan oleh pimpinan suatu lembaga dan masyarakat umum. Keberadaan SIKD bertujuan untuk meminimalkan arsip yang masih dikelola secara manual. Kemudian SIKD hadir sebagai solusi dari persoalan pengelolaan arsip dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pada tingkat nasional, kebijakan Pemerintah Era Presiden Joko Widodo melalui Nawacita dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta kebijakan dari ANRI, mewajibkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menggunakan SIKD dalam pengelolaan arsip. Kondisi ini sejalan dengan visi MK “Mengawal Tegaknya Konstitusi dengan Mewujudkan Peradilan Konstitusi yang Modern dan Tepercaya”.

Adapun tujuan utama dari penggunaan aplikasi SIKD di MK yakni memberikan layanan kearsipan yang mudah, cepat, efektif dan efisien. Oleh karenanya, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK pun merasakan perubahan yang siginifikan setelah menggunakan aplikasi SIKD dalam pengelolaan arsip pada lembaga.

Penulis: Sri Pujianti

Editor: Nur R.

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

Inspektorat MK Kembali Raih SIKD Awards Periode Maret 2022