Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

Sekjen MK Rapat dengan Komisi III DPR Bahas Perselisihan Hasil Pilkada

JAKARTA, HUMAS MKRI – Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, pada Senin, (14/9). RDP MK-DPR ini membahas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, khususnya mengenai persiapan MK dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPU Kada) dalam Pilkada Serentak 2020.

Sekjen MK dalam rapat yang berlangsung pada sore hari tersebut mengatakan Pilkada Serentak 2020 direncanakan akan digelar pada Desember 2020. Berkaca pada pilkada serentak sebelumnya, hasil pilkada menuai perselisihan yang bermuara ke MK. Adapun Penanganan PHP Kada di MK akan digelar pada Januari hingga Maret 2021.

Di sisi lain, MK masih terbentur dengan anggaran. Hingga kini DPR belum menyetujui anggaran yang diajukan MK dalam rangka persiapan hingga penyelesaian PHP Kada.

"MK belum memiliki anggaran yang disetujui oleh DPR untuk menyelesaikan perkara tersebut, mulai dari bimbingan teknis hingga penyelesaian perkara Pilkada” kata Sekjen MK M. Guntur Hamzah di hadapan Pimpinan Rapat Komisi III DPR RI.

Oleh karena itu, MK berharap agar anggaran yang diajukan dapat disetujui DPR, sehingga MK dapat memulai tahapan persiapan penyelesaian perkara PHP Kada.

Selain memaparkan ikhwal PHP Kada, Guntur juga menyampaikan terpilihnya MK RI menjadi tuan rumah dalam Kongres kelima "World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)" Tahun 2022 mendatang.

Penulis: Panji Erawan.

Editor: Nur R.

Foto: Agung Sumarna

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

Sekjen MK Rapat dengan Komisi III DPR Bahas Perselisihan Hasil Pilkada