Sekjen MK Saksikan Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, HUMAS MKRI - Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI M. Guntur Hamzah menghadiri rapat kerja sekaligus menyaksikan langsung penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Mahkamah Konstitusi dari Pemerintah yang diwakili  oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly kepada Komisi III. Selain itu, hadir dalam rapat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, serta perwakilan Menteri Keuangan (Menkeu), pada Selasa (25/8) di Ruang Rapat Komisi III, Nusantara II, DPR RI, Jakarta. 

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir sekaligus pemimpin rapat kerja terkait dengan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengungkapkan dalam RUU tentang Mahkamah Konstitusi ini, DPR juga memandang perlu untuk mengatur jaminan kepastian hukum yang adil bagi pemohon serta hakim konstitusi, yang saat ini masih mengemban amanah sebagai negarawan dalam menjaga konstitusi agar tetap terjamin secara konstitusional.

 

Komisi III DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, terkait dengan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini rapat kerja membahas mengenai penyerahan DIM RUU tentang Mahkamah Konstitusi dari Pemerintah sekaligus pembahasan DIM, serta pembentukan Panja RUU tentang Mahkamah Konstitusi. 

 

Dalam rapat sebelumnya yang berlangsung pada 24 Agustus 2020, Adies mengungkapkan, ada empat poin pengaturan dalam RUU Mahkamah Konstitusi, yakni mengenai kedudukan, susunan, dan kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Kedua, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. Ketiga, kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi serta dewan etik hakim konstitusi. Terakhir terkait putusan Mahkamah Konstitusi. (*)

 

Penulis : Bayu Wicaksono

Editor : Lulu Anjarsari

Source: Laman Mahkamah Konstitusi