Pemohon Perkuat Alasan Hukum Pembatasan Kewenangan Hak “Recall” DPR dalam Rekrutmen Pejabat Negara
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Mochamad Adli Wafi dan Muhammad Kevin Setio Haryanto kembali hadir dalam sidang lanjutan uji materiil Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, dan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Sidang kedua dari Perkara Nomor 47/PUU-XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan para Pemohon ini dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo didampingi oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah pada Senin (19/5/2025).
Disebutkan Adli Wafi telah menyempurnakan permohonan pada beberapa bagian, yakni memperjelas dalil uji materil dengan pencantuman perubahan terbaru dari UU MD3; mengurangi batu uji menjadi hanya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Sementera itu, berkenaan dengan ketentuan yang diuji, para Pemohon tetap mempertahankan pengujian materil berupa Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, dan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UUMD3.
“Kemudian dalam kedudukan hukum, para Pemohon telah mengelaborasi kerugian potensial dan hubungan kausalitasnya dalam hal ini para pemohon sebagai bagian generasi muda sangat membutuhkan lembaga negara yang independen. Dalam batas penalaran yang wajar pejabat negara akan penuh khawatir apabila memiliki pandangan berbeda dengan kepentingan DPR. Sebab sangat mungkin ia akan diberhentikan atau ditarik kembali oleh DPR seperti yang pernah terjadi. Tanpa adanya pejabat negara yang independen hak konstitusional para Pemohon sebagai pencari keadilan untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dalam upaya pembangunan bangsa dan negara akan berakhir sia-sia. Sebab upaya advokasi yang para Pemohon lakukan di berbagai lembaga negara akan termentahkan oleh intervensi poliik dari DPR,” jelas Adli Wafi.
Baca juga: Mahasiswa Minta Kewenangan Hak “Recall” DPR dalam Rekrutmen Pejabat Negara Dibatasi
Pada Sidang Pendahuluan, Selasa (6/5/2025) lalu para Pemohon mengajukan penafsiran kewenangan untuk memberhentikan atau menarik kembali (recall) pejabat lembaga negara oleh DPR ke Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon menyebutkan berlakunya pasal-pasal tersebut dinilai merugikan hak konstitusional para Pemohon. Alasannya hak sebagai warga negara terhalang untuk mendapatkan penyelenggaraan kinerja lembaga-lembaga negara yang independen. Dalam hal ini, fungsi pengawasan yang melekat pada DPR dalam proses pengisian jabatan pimpinan lembaga negara tersebut, telah ditafsirkan oleh DPR secara bertentangan dengan UUD NRI 1945, meliputi wewenang untuk memberhentikan atau menarik kembali (recall) pejabat lembaga negara yang bersangkutan.
Para Pemohon menilai guna menjaga amanat reformasi 1998, maka Mahkamah perlu menafsirkan fungsi pengawasan secara ketat agar tetap selaras dengan konsep demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, Mahkamah perlu memastikan fungsi pengawasan tersebut tidak memberikan peluang bagi suatu lembaga negara untuk mendominasi lembaga tinggi negara lainnya dengan dalih pengawasan. Dalam pandangan para Pemohon, adanya intervensi DPR terhadap lembaga negara lainnya merupakan bentuk nyata dari pengingkaran terhadap konstruksi kelembagaan pasca-amendemen dan prinsip kedaulatan rakyat. Tindakan ini secara langsung bertentangan dengan sejarah pembentukan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, bukan dimonopoli oleh satu lembaga negara tertentu.
Untuk itu, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara bersyarat (Inkonstitusional Bersyarat) sepanjang frasa “fungsi pengawasan” dimaknai mencakup kewenangan untuk memberhentikan pejabat lembaga negara yang pengisiannya dilakukan dengan keterlibatan DPR.
Para Pemohon juga meminta agar Pasal 72 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara bersyarat (Inkonstitusional Bersyarat) sepanjang kata “pengawasan” dimaknai mencakup untuk memberhentikan pejabat lembaga negara yang pengisiannya dilakukan dengan keterlibatan DPR.
Berikutnya, Pemohon juga meminta Mahkamah menyatakan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Inkonstitusional Bersyarat) sepanjang tidak dimaknai sebagai pengajuan yang bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali setelah penetapan sebagai pejabat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 185 ayat (1) dimaknai sebagai berikut “DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR yang bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali setelah penetapan sebagai pejabat”.(*)
Penulis: Sri Pujianti
Editor: Lulu Anjarsari P.
Humas: Fauzan Febriyan
Source: Laman Mahkamah Konstitusi
