Ketentuan Hak Pensiun bagi Anak Dipersoalkan
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan pengujian Pasal 18 ayat (4) huruf a, b, c, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (UU Pensiun) pada Senin, (09/11/2026). Agenda sidang ini adalah untuk memeriksa Permohonan Nomor 404/PUU-XXIV/2026 yang dimohonkan oleh Donaldy Christian Langgar.
Pasal 18 ayat (4) huruf a, b, c, menyebutkan, “Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia: a. belum mencapai umur 25 tahun atau b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau c. belum nikah atau belum pernah nikah.”
Dalam permohonannya Pemohon menyebut dirinya sebagai anak yang mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya norma yang diuji. Menurutnya sebagai anak yang berhak sesuai dengan Pasal a quo tidak dibatasi oleh umur belum dewasa.
“Syarat alternatif pada frasa huruf b, c, tidak mengikat setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas untuk menerima peninggalan pensiun itu. Frasa-frasa yang tak setara itu disusun oleh kata kerja intransitif dengan keterangan masing-masing yang tak memenuhi hukum "DM" atau diterangkan-menerangkan,” kata Pemohon menguraikan alasan permohonannya.
Dalam petitum, Donaldy meminta kepada MK untuk menyatakan norma yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: a. belum berumur 25 tahun atau belum dewasa, atau b. belum berpenghasilan sendiri atau menganggur, atau belum nikah atau belum pernah nikah atau melajang.
Terhadap Permohonan itu, Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengingat kembali nasihat Hakim Konstitusi dalam sidang terdahulu karena Pemohon menguji pasal yang sama yang pernah diputus sebelumnya. “Nah ini sesuatu yang sudah terukur belum mencapai usia 25 tahun kemudian atau dijadikan ini sebagai pilihan ya, opsi, alternatif 25 tahun atau belum dewasa, nah belum dewasa ini menjadi, ya yang tadinya sudah pasti menjadi tidak pasti belum dewasa, belum dewasa ini berapa nih, belum dewasa itu nah itu kan pasti ada kriteria kualitatif kan,” kata Guntur.
Berikutnya Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam nasihatnya meminta Pemohon untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional apa yang dialami Pemohon akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut Daniel mengatakan setelah menyimak permohonan itu dapat ditangkap Pemohon meminta pemaknaan konstitusional. Oleh sebab itu, perlu ada uraian untuk dapat menjelaskan keterkaitan posita dengan petitum.
“Ini kan ingin ada pemaknaan di dalam petitum itu, Pak Donaldy nanti menguraikan itu di dalam alasan-alasan permohonan itu untuk memperkuat supaya ada hubungan korelasi antara alasan-alasan permohonan posita dengan petitumnya nanti,” kata Daniel.
Berikutnya Ketua MK Suhartoyo dalam nasihatnya meminta Pemohon untuk memperbaiki teknik penulisannya agar mudah dibaca oleh majelis Hakim Konstitusi. Lebih lanjut Suhartoyo meminta Pemohon untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional apa yang dialami dengan berlakunya norma yang dimohonkan untuk diuji. “Saya cermati bapak hanya menyebutkan anak-anak terus, tidak Pemohon. Nah posisi Pemohon di mana sehingga ada titik taut dengan kerugian di dalam menjelaskan kerugian dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, di dalam menjelaskan kedudukan hukum,” kata Suhartoyo.
Sebelum menutup persidangan Suhartoyo menginformasikan Pemohon dapat melakukan perbaikan permohonan baik secara offline maupun online paling lambat diserahkan ke MK pada Senin (23/11/2026), pukul 12.00 WIB. Perbaikan permohonan hanya dapat diajukan satu kali.
Penulis: Ilham WM.
Editor: N. Rosi.
Humas: Fauzan.
Jelajahi Jejak: Permohonan Nomor 404/PUU-XXIV/2026
Source: Laman Mahkamah Konstitusi
