Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

Pemohon Pertajam Argumentasi Uji Batas Jumlah Anggota Wantimpres

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres) pada Senin (9/11/2026). Sidang Panel dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

Agenda sidang adalah pemeriksaan perbaikan permohonan. Dalam persidangan Muhamad Riziq Maulana (Pemohon) menyebutkan pokok-pokok perbaikan permohonannya. Beberapa bagian yang dimaksud, yakni kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengujikan norma a quo; menambahkan batu uji berupa Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; kedudukan hukum Pemohon dengan menambahkan alat bukti berupa hasil penelitian yang disampaikan dalam konferensi nasional dan internasional serta advokasi konstitusional; mempertajam argumentasi terkait pembayaran pajak dengan menjelaskan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan efisiensi akibat perkara a quo; dan perbaikan alasan-alasan permohonan.

“Pemohon menggunakan kaidah fikih bahwa prinsip pembatasan kekuasaan lebih didahulukan dibandingkan dengan prinsip pemberdayaan kekuasaan. Pada halaman 12, saya juga menambahkan prinsip kejelasan hukum tentang ketidakpastian hukum akibat frasa “sesuai kebutuhan Presiden”, karena ini tanpa batasan dan ukuran,” jelas Pemohon di Ruang Sidang Panel MK, Jakarta.

Sebagai tambahan informasi, Pemohon mengujikan Pasal 7 ayat (1) UU Wantimpres yang dinilainya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 16, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28 C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon mendalilkan kerugiannya berpusat pada terlanggarnya prinsip pembatasan kekuasaan dan prinsip efisiensi dalam tata kelola APBN yang inheren dalam praktik pengisian jabatan Wantimpres yang tanpa batas.

“Pemohon yang aktif mengkaji, mengadvokasikan, dan mengkampanyekan nilai-nilai konstitusionalisme berpandangan ketiadaan batas jumlah pengangkatan anggota Wantimpres tersebut sama dengan menjustifikasi kekuasaan tanpa batas. Hal demikian secara substantif melumpuhkan dan menegasikan upaya advokasi ketatanegaraan yang selama ini Pemohon perjuangkan secara kolektif sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945,” kata Maulana pada Sidang Pendahuluan, Senin (26/10/2026) lalu, di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Jakarta.

Di samping alasan tersebut, Pemohon juga menilai ketiadaan batas jumlah anggota Wantimpres berakibat langsung pada potensi beban yang tidak terukur dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebab pada kenyataannya besaran gaji, fasilitas, dan hal lain yang didapatkan dewan tersebut menjadi tanggungan APBN. Semakin banyak jumlah anggota Wantimpres, maka semakin besar pula beban APBN yang ditanggung. Oleh karenanya, diperlukan pertimbangan dari keberadaan jumlah anggota Wantimptres dengan kondisi APBN.

Penulis: Sri Pujianti.

Editor: N. Rosi.

Humas: Restu.

Jelajahi Jejak: Permohonan Nomor 389/PUU-XXIV/2026

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

Pemohon Pertajam Argumentasi Uji Batas Jumlah Anggota Wantimpres