MK Tolak Permohonan Tiga Pasangan Calon Pemilukada Kota Makassar
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang pengucapan putusan perkara Sengketa Pemilukada Kota Makassar yang dimohonkan oleh Pasangan Supomo Guntur-Kadir Halid, Muhyina Muin- Syaiful Shaleh, dan Irman Yasin Limpo-Busra Abdullah, Selasa (22/10). Mahkamah dalam masing-masing amar putusan tiga perkara Pemilukada Kota Makassar ini menyatakan menolak seluruh permohonan ketiganya.
Hamdan Zoelva yang memimpin sidang pembacaan putusan ketiga perkara tersebut membacakan konklusi ketiga putusan tersebut dengan mengatakan bahwa dalil permohonan Para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Karena itulah, Mahkamah menjatuhkan putusan terhadap ketiga perkara tersebut dengan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. “Amar Putusan. Mengadili, menyatakan. Dalam Eksepsi, menolak Eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Hamdan membacakan amar putusan Mahkamah yang bunyinya sama untuk tiga perkara dengan nomor 138/PHPU.D-XI/2013, 139/PHPU.D-XI/2013, dan 140/PHPU.D-XI/2013 itu.
Salah satu dalil Para Pemohon yang dinilai Mahkamah tidak terbukti menurut hukum yaitu mengenai adanya pengadaan KTP yang dipermudah demi meningkatkan perolehan suara salah satu pasangan calon. Setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan KPU Kota Makassar serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa KPU Kota Makassar telah memudahkan pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di tempat keramaian untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon dan mengeluarkan kebijakan dengan mengizinkan warga memilih hanya dengan menggunakan KTP meski tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS.
Mahkamah berpendapat demikian karena untuk menghindari terjadinya suatu kesalahan atau kelalaian terkait dengan penggunaan KTP atau KK tersebut, KPU Kota Makassar telah meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar serta kepada camat dan lurah se-Kota Makassar untuk melakukan verifikasi sesuai aturan dalam penerbitan KTP di wilayah Kota Makassar. “Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ujar Maria Farida Indrati membacakan kutipan pendapat Mahkamah dalam putusan perkara yang dimohonkan oleh Pasangan Supomo Guntur-Kadir Halid.
Sementara itu, masih terkait dengan pengadaan KTP, Pasangan Muhyina Muin-Syaiful Shaleh mendalilkan bahwa KPU Kota Makassar telah melakukan kelalaian dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena KPU Kota Makassar tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar Tahun 2013. Menurut Pasangan Muhyina Muin- Syaiful Shaleh hal itu mengakibatkan terjadinya Nomor Induk Kependudukan (NIK) rekayasa, NIK ganda, dan pemilih tanpa NIK dalam DPT. Selain itu, banyaknya pemilih yakni sejumlah 23.351 orang yang menggunakan kartu tanda penduduk (KTP)/kartu keluarga (KK) menunjukkan ketidakprofesionalan KPU Kota Makassar dalam menyusun DPT.
Menurut Mahkamah, dalil Pasangan Muhyina Muin-Syaiful Shaleh sama dengan dalil Pasangan Supomo Guntur-Kadir Halid sebelumnya. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan pertimbangan hukum Mahkamah untuk perkara ini mutatis mutandis. Hal serupa juga dinyatakan Mahkamah terhadap dalil Pasangan Irman Yasin Limpo-Busra Abdullah.
Sementara itu terkait dalil adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan KPU Kota Makassar maupun Pihak Terkait, Mahkamah menganggap dalil-dalil terkait hal itu tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. (Yusti Nurul Agustin/mh)
Source: Laman Mahkamah Konstitusi
