Pilbup Mandailing Natal: Saipullah Nasution Tak Lewati Batas Waktu Penyerahan LHKPN
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Mandailling Natal Tahun 2024 yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Harun Mustafa Nasution dan M. Ichwan Husein NST. Sidang pengucapan Putusan Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/202 ini dibacakan pada Senin (24/2/2025).
Sebelumnya, Harun Mustafa Nasution dan M. Ichwan Husein NST (Pemohon) mempersoalkan syarat administrasi pencalonan Bupati Mandailing Natal atas nama Saipullah Nasution. Menurut Pemohon, Saipullah Nasution terlambat menyerahkan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya yang dibacakan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mengungkapkan fakta pada 8 September 2024 KPK telah menerima laporan LHKPN atas nama Saipullah Nasution pada saat (masih) masa perbaikan syarat pencalonan pasangan calon. Berpedoman pada ketentuan Angka 5 huruf g Surat Edaran KPK 13/2024 ditegaskan "Dalam hal Calon tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f, maka KPK tidak akan memberikan Tanda Terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KPK."
Dengan adanya tanda terima LHKPN dari KPK bertanggal 16 Oktober 2024 tersebut, dikarenakan KPK memerlukan waktu untuk melakukan verifikasi, sehingga terverifikasi pada 15 Oktober 2024. Oleh karenanya, sambung Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, hal tersebut membuktikan Saipullah Nasution telah menyerahkan LHKPN khusus sebagai calon PN (pejabat negara) yakni calon Bupati.
“Hal tersebut tidak dapat dikatakan melewati batas waktu penyerahan LHKPN sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,” terang Hakim Konstitusi Guntur dari Ruang Sidang Pleno, Gedung I MK.
Baca juga:
Serah Terima LHKPN Tak Sesuai Jadwal Jadi Dalil PHPU Bupati Mandailing Natal
Alasan KPU Mandailing Natal Tak Laksanakan Rekomendasi Bawaslu
PHPU Bupati Mandailing Natal: Pendapat Ahli Soal Persyaratan LHKPN Calon Kepala Daerah
Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Senin (13/1/2025), Pemohon menyebutkan bahwa Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 02 Saipullah Nasution menyerahkan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal (Termohon) tanggal 16 Oktober 2024. Sedangkan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal dilakukan pada 22 September 2024. Seharusnya yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam pencalonan sebagai kandidat kepa daerah.
Kemudian lebih jelas terkait dengan penyerahan tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 02 Saipullah Nasution, tidak menyerahkan pada waktu yang dipersyaratkan sebagaimana ditentukan PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Oleh karenanya, Pemohon berpendapat Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 yang di dalamnya termasuk Pasangan Calon atas nama Saipullah Nasution harus dinyatakan cacat formil dan harus didiskualifikasi dari Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal.
Baca selengkapnya:
Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025
Penulis: Sri Pujianti.
Editor: N. Rosi.
Humas: Andhini SF/Tiara A/Fauzan F.
Source: Laman Mahkamah Konstitusi
