PHPU Pasaman Barat: MK Tolak Permohonan Daliyus-Heri
JAKARTA, HUMAS MKRI - Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Pasaman Barat yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Daliyus dan Heri Miheldi ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan dibacakan di Ruang Sidang Pleno Gedung I Mahkamah Konstitusi pada Senin (24/2/2025).
“Mengadili, Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.
Mahkamah dalam pertimbangannya mengungkapkan, dalil-dalil permohonan tidak beralasan menurut hukum. Termasuk di antaranya dalil permohonan mengenai ketidakprofesionalan KPU Pasaman Barat yang mengakibatkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi tidak akurat.
Menurut Mahkamah, persoalan pemutakhiran DPT semestinya dapat diantisipasi oleh masyarakat yang terdaftar sesuai domisilinya berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan KPU Nomor 7 2024, di mana mekanisme tersebut dilakukan dengan cara pencocokan dan penelitian atau coklit oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih.
Kemudian Mahkamah juga menolak dalil permohonan mengenai KPU Pasaman Barat yang menyusun DPT jauh dari domisili masyarakat. Hal demikian memang dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pasaman Barat, namun tidak bermuara pada rekomendasi alias tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil.
“Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum,” kata Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan putusan.
Selain itu, Mahkamah juga menolak dalil permohonan mengenai tak terdistribusi dengan baiknya Undangan atau Formulir C Pemberitahuan kepada pemilih. Sebabnya, menurut Mahkamah, KPU Pasaman Barat telah melaksanakan sosialisasi.
Mahkamah juga berkeyakinan bahwa proses pendistribusian Formulir C Pemberitahuan dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. “Oleh karena itu, terkait proses distribusi C Pemberitahuan kepada pemilih telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan,” kata Guntur.
Baca juga:
PHPU Bupati Pasaman Barat: Pemilih Harus Menyeberang Pulau
KPU Pasaman Barat Ungkap Daftar Pemilih
Sengkarut Daftar Pemilih Pilbup Pasaman Barat
Sebelumnya dalam sidang perdana, yakni Pemeriksaan Pendahuluan pada Jumat (10/1/2025) lalu, Pemohon telah mendalilkan mengenai kesulitan yang dialami pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat 2024. Menurut Pemohon, terdapat pemilih yang harus menggunakan hak pilihnya di TPS berbeda nagai, bahkan mesti menempuh jarak jauh hingga 20 kilometer hingga harus menyeberang pulau.
Hal itu disebut Pemohon menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat 2024. Dengan demikian, Pemohon mengajukan petitum yang berisi agar Majelis Hakim Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Pasaman Barat terkait penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024. Kemudian Pemohon juga meminta agar Majelis memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang.
Baca juga:
Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025
Putusan Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025
Penulis: Ashri Fadilla.
Editor: N. Rosi.
Humas: Tiara Agustina
Source: Laman Mahkamah Konstitusi
