Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

MK Kuatkan Keputusan KPUD Mappi

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa pemilukada kabupaten Mappi, Provinsi Papua yang diajukan pasangan Kristianus Yohanes Agawemu-Martinus Guntur Ohoiwutun dan Aminadab Jumame-Marinus Kwantakai. Menurut MK, tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang melanggar asas Luber dan Jurdil sehingga berpengaruh terhadap hasil Pemilukada.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata ketua majelis hakim, Mahfud MD saat membacakan amar putusan di ruang sidang Pleno, Gedung MK, Jakarta, Selasa (13/12). Dengan dikeluarkanya putusan ini, MK mengesahkan keputusan KPUD Mappi yang menetapkan pasangan Stefanus Kaisma-Benyamin Ngali sebagai pasangan terpilih dalam Pemilukada.

Mahkamah berpendapat, tidak ada bukti yang meyakinkan adanya beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam tim sukses pasangan Stefanus Kaisma-Benyamin Ngali untuk mendukungnya sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara. Selain itu, tidak ditemukan bukti yang meyakinkan mahkamah bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh pasangan terpilih secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam proses Pemilukada.

“Pembagian bahan makanan kepada saksi-saksi serta tim sukses pihak terkait (Stefanus Kaisma-Benyamin Ngali) dan bukan kepada masyarakat dalam rangka pemilukada dilakukan secara wajar dan bukanlah pelanggaran,” kata hakim Ahmad Fadlil Sumadi.

Fadlil menambahkan, mahkamah juga tidak menemukan adanya bukti yang cukup mengenai adanya intimidasi yang dilakukan oleh pihak terkaiit, baik yang terjadi di kampung Mememu maupun di Gereja Distrik Obaa. “Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut mahkamah dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum,” tandas Fadlil.

Bupati terpilih, Stefanus Kaisma mengatakan, putusan MK itu merupakan putusan yang adil baginya maupun masyarakat Mappi. “Kami sangat menghargai putusan itu dan minta mohon doa dan dukungan masyarakat Mappi untuk bersama-sama membangun,” kata dia usai sidang.

Menurutnya, program utama yang akan dilakukan untuk masyarakat Mappi adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan Sarana dan prasarana. “Program saya yang utama adalah meningkatkan mutu pendidikan dan kami tidak ingin ketinggalan dengan daerah-daerah lain dalam sisi pembanunan,” ucapnya.

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

MK Kuatkan Keputusan KPUD Mappi