Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan Ketentuan Eksekusi dalam UU Kekuasaan Kehakiman

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 8/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. MK telah melakukan konfirmasi permohonan penarikan tersebut kepada Pemohon dalam persidangan sebelumnya.

“Pada pokoknya Pemohon perkara tersebut membenarkan perihal pencabutan atau penarikan dimaksud,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan/ketetapan pada Selasa (29/4/2025) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

“Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon,” ucap Suhartoyo.

Sebagai informasi, Frendys Eka Luki Putra hadir dalam sidang pengujian Pasal 54 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 206 ayat (1) RBg yang diundangkan dan divalidasi dengan UU Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (18/3/2025). Namun melalui Iwan Kurniawan selaku kuasa hukum Pemohon dalam sidang dengan agenda menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan ini menyatakan menarik kembali permohonan.

Atas hal ini, Ketua MK Suhartoyo melakukan klarifikasi kepada kuasa hukum Pemohon. Pihak Pemohon pun membenarkan perihal penarikan kembali permohonannya. “Mahkamah telah menerima surat dari Kepaniteraan yang menyatakan Pemohon mencabut permohonan perkara dengan alasan karena secara substansial akan dipersiapkan kembali sehingga nanti akan dimajukan kembali nantinya. Dengan demikian pencabutan/penarikan kembali perkara ini menjadi para pihak/Pemohon. Oleh klarena itu, dari Majelis Hakim akan menyampaikan penarikan ini kepada RPH,” jelas Ketua MK Suhartoyo yang memimpin jalannya sidang bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.

Pada Sidang Pendahuluan, Rabu (5/3/2025) lalu Pemohon menyebutkan dalam kasus konkret dirinya telah mengalami kerugian akibat tindakan eksekusi dan lelang yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Agung Wibowo yang telah sengaja merekayasa eksekusi lelang putusan pengadilan dengan cara memasukkan SHM milik Pemohon dalam Penetapan Perintah Eksekusi Lelang. Padahal Pemohon sama sekali tidak terlibat dalam perkara perdata yang dieksekusi tersebut dan bahkan terhadap tanah kosong milik Pemohon tidak pernah pula dijatuhi sita eksekusi. Akibat dari perbuatan ini, Agung Wibowo selaku eksekutor diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan dijatuhi sanksi menjadi hakim non-palu selama dua tahun.(*)

Penulis: Mimi Kartika
Editor: Lulu Anjarsari P.
Humas: Andhini S.F.

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan Ketentuan Eksekusi dalam UU Kekuasaan Kehakiman