Undip Juarai Kompetisi Debat Konstitusi 2017 Regional Tengah

Universitas Diponegoro (Undip) menjuarai Kompetisi Debat Konstitusi antar Mahasiswa 2017 Regional Tengah, Kamis (3/8). Gelar juara tersebut diraih setelah mengalahkan Univesitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dalam babak final di Aula Serbaguna UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Dengan demikian, Undip dan UNS akan mewakili regional tengah dalam Final Debat Konstitusi antar Mahasiswa 2017 Tingkat Nasional yang akan diselenggarakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor. Adapun UIN Sunan Kalijaga meraih juara ketiga dan posisi keempat diraih Universitas Tarumanegara.

Sebelumnya, Selasa (1/8) Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Agus Muh. Najib. Dalam sambutannya, Anwar menuturkan tegaknya konstitusi di suatu negara, pada dasarnya amat tergantung kepada komitmen setiap warga negara terhadap aturan main bernegara (the rule of law) yang telah disusun dan ditetapkan, serta kesadaran masyarakat untuk mematuhinya.

Menurutnya, meski secara teoritik keberadaan struktur hukum dan substansi hukum, telah terpenuhi dan memadai, namun hal itu belum tentu menjamin hukum akan menjadi tegak. Hal yang diperlukan, tegasnya, adalah kesadaran hukum. “Kesadaran hukum tidak hanya terkait kesadaaran atas pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada, melainkan juga termasuk kepatuhan dan peran serta dari seluruh warga bangsa dalam menaati norma hukum yang ada. Tanpa kesadaran hukum, mustahil hukum dapat menjadi panglima di negara kita,” urainya.

Lebih lanjut, Anwar menjelaskan kompetisi debat konstitusi yang rutin diselenggarakan MK setiap tahunnya, dapat menjadi media bagi pembangunan kesadaran hukum dan konstitusi. “Forum ini telah berkembang menjadi forum edukasi yang semakin populer dan banyak digemari di kalangan mahasiswa,” jelas Anwar.

Kompetisi debat bertujuan untuk menggali pemahaman dan pemikiran mahasiswa tentang berbagai isu konstitusional yang berkembang di ranah publik. Namun, Anwar menegaskan kompetisi tersebut tidak hanya menekankan pada pengetahuan normatif tentang Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kompetisi tersebut, ia berharap peserta bukan hanya dapat mengelaborasi argumentasi dasar konstitusional yang telah ada, tetapi juga dapat mengungkapkan gagasan atau argumentasi baru yang segar, visioner, dan sejalan dengan ketentuan konstitusi. “Bukan tidak mungkin, dari kompetisi ini, akan muncul konsep-konsep baru yang konstruktif, yang belum pernah terpikirkan sebelumnya mengenai suatu isu konstitusi tertentu,” imbuhnya.

Konstitusi yang Hidup

Dalam kesempatan itu, Anwar juga menekankan paham “a living constitution”, yakni konstitusi yang hidup. Artinya, konstitusi benar-benar dilaksanakan dan diterapkan, baik dalam penyelenggaraan negara maupun dalam kehidupan warga negara sehari-hari. Nilai dan norma konstitusi diharapkan akan senantiasa berkembang dan diperkaya dengan nilai dan sistem baru berdasarkan praktik konstitusi itu sendiri. “Karena itu, konstitusi harus dipahami tidak melulu secara tekstual belaka, melainkan dipandang sebagai dokumen yang hidup, terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu mengiringi kondisi, kebutuhan, dan nilai-nilai perubahan masyarakat,” tegasnya.

Agar konstitusi dapat hidup dan tercermin dalam penyelenggaraan negara dan keseharian hidup warga negara, Anwar mengungkapkan perlunya ikhtiar dari seluruh bangsa Indonesia untuk menjadikan pemikiran-pemikiran konstitusional mengisi denyut-denyut kehidupan berbangsa dan bernegara. Tugas tersebut, lanjutnya, yang menjadi tanggung jawab seluruh lembaga negara, lembaga pemerintah, dan setiap warga negara, termasuk MK.

“Bagi MK, melakukan diseminasi dan menularkan pemikiran, gagasan serta pemahaman tentang konstitusi, telah melekat dalam jati diri MK yang dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi benar-benar dilaksanakan. Jati diri inilah yang menjadi spirit MK sebagai lembaga negara sebagai pengawal konstitusi. Oleh karena itu, MK senantiasa berikhtiar agar setiap warga negara, lembaga pemerintah dan lembaga negara semakin mengetahui, memahami, menyadari dan melaksanakan UUD 1945,” tandasnya.

(hendy/lul)

Source: Laman Mahkamah Konstitusi