Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

MK Klarifikasi Dugaan Hilangnya Berkas Permohonan

Mahkamah Konstitusi (MK) membantah isu mengenai hilangnya permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Dogiyai yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Markus Waine dan Angkian Goo. Klarifikasi tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah didampingi Panitera MK Kasianur Sidauruk kepada media massa, Rabu (15/3) di Lobi Ruang Sidang MK.

Dalam kesempatan itu,Guntur menegaskan bahwa isu yang beredar mengenai hilangnya permohonan adalah tidak benar. Ia mengungkapkan jikapun ada masalah, MK dapat segera mendeteksi dan mengatasi serta akan memberitahu kepada publik sebagai bentuk transparansi. “Berita yang menyatakan kehilangan berkas adalah tidak benar. Yang benar berkas perkara Dogiyai masih ada. Berkas aslinya masih dimiliki MK,” ucapnya sambil menunjukkan kepada wartawan berkas permohonan dimaksud.

Guntur menyatakan dengan tersebarnya isu tersebut, MK merasa dirugikan. Padahal, MK memiliki berkas permohonan dan proses persidangan akan tetap berjalan seperti biasa. Selain itu, permohonan pemohon sudah masuk dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). “Urusan perkara tidak ada yang terganggu. Berjalan seperti biasa. Tidak ada data yang hilang. Salinannya ini sudah diberikan kepada KPU, Bawaslu dan sudah di-BRPK.,” tambahnya.

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai isu adanya kesatuan pengamanan yang terlibat, Guntur menyampaikan MK telah membentuk tim internal guna mencari kebenaran terhadap isu tersebut. Ia menyebut Tim Investigasi telah terbentuk pada 6 Maret lalu dan sedang melakukan pemeriksaan. “Sudah ada pembebastugasan dari pihak yang diduga dan dicurigai. Benar atau tidaknya masih dalam proses,” tandasnya.

(LA/lul)

Source: Laman Mahkamah Konstitusi