Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

Sekjen MKRI: Kongres AACC Diharapkan Memberi Kontribusi Global

Pertemuan Sekretaris Jenderal Asosiasi MK dan Lembaga Sejenis Se-Asia (AACC) 2016 memasuki sesi terakhir, Selasa (31/5) di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) M. Guntur Hamzah mengundang para delegasi partisipan untuk menghadiri dua agenda penting AACC,yaitu Board of Members Meeting(BOMM)dan Kongres AACC ketiga yang dilangsungkan Agustus mendatang di Bali. Guntur memaparkan rencana penyelenggaraan kedua perhelatan tersebut melalui tayangan audiovisual.

“Kami harap video yang baru saja ditampilkan (video presentasi BoMMdan Kongres, red) dapat meyakinkan anda untuk menghadiri Kongres pada Agustus mendatang,” ujar Guntur.

Lebih lanjut, Guntur menjelaskan kongres mendatang mengusung tema “Promosi dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara (Promotion and Protection of Citizen’s Constitutional Rights)”. Guntur menuturkan hasil dan kesepakatan kongres akan disusun pada Bali Declaration yang dibacakan pada saat penutupan kongres.

“Sejumlah organisasi regional dan organisasi berdasarkan grup linguistik yang terdaftar dalam World Conference on Constitutional Justice (WCJJ) juga turut diundang untuk berpartisipasi dalam kongres tersebut. Sehingga selain memberikan manfaat positif bagi masing-masing anggota, AACC juga dapat memberikan kontribusi di tataran yang lebih luas, yaitu forum WCCJ,” jelas Guntur.

Pada sesi yang sama, masing-masing delegasi partisipan pun memberikan masukan dan saran terkait dengan persiapan pelaksanaan BoMM dan Kongres AACC. Salah satu masukan penting yang diusulkan partisipan ialah mengenai dukungan bahasa. Delegasi Indonesia mengusulkan ketersedian tenaga penerjemah bahasa Arab untuk memfasilitasi delegasi Afrika Utara. Sementara itu, Uzbekistan mengusulkan bahasa Rusia sebagai bahasa kerja (working language) kedua setelah bahasa Inggris, mengingat banyaknya anggota AACC yang menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa ibu.

Diwawancarai secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kamar Konstitusional Kyrgyzstan (Constitutional Chamber of the Kyrgyz Republic) Turarbek Masybaev mendukung penggunaan bahasa Rusia sebagai bahasa kerja setelah bahasa Inggris. “Kami berharap ke depannya AACC dapat mempertimbangkan bahasa Rusia sebagai bahasa kerja kedua,” ujar Turarbek sembari mengatakan pertemuan sekjen ini berjalan produktif. Seperti diketahui, Kamar Konstitusional Kyrgyzstan ialah salah satu anggota baru AACC yang bergabung tahun lalu.

Pertemuan yang berlangsung sejak 30 Mei tersebut ditutup dengan pembahasan dan penandatanganan risalah pertemuan (minutes of meeting) yang dilakukan oleh seluruh delegasi partisipan. (Prasetyo Adi N/lul)

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

Sekjen MKRI: Kongres AACC Diharapkan Memberi Kontribusi Global