Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

MK Raih Predikat Sangat Baik Akuntabilitas Kinerja 2015

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) meraih predikat BB atau sangat baik dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 2015. Laporan hasil penilaian akuntabilitas kinerja tersebut diserahkan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla kepada Sekertaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, pada Selasa (15/12) di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Menurut Wapres, pemberian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini ibarat mengantarkan anak sekolah menerima rapor. Berdasarkan hasil yang ada, Wapres menilai banyak kemajuan yang berhasil dicapai kementerian/lembaga dan pemerintah dalam hal perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan. Evaluasi ini, kata Wapres, merupakan cara untuk meningkatkan kinerja instansi. “Tanpa suatu evaluasi maka sulit untuk mencapai tingkat yang lebih baik lagi,” kata Wapres.

Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan, Presiden telah menekankan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, bukan sekedar pelaksanaan program dan kegiatan semata. Menurut Yuddy, dengan adanya reformasi birokrasi dan reformasi keuangan, maka ada penyelerasan antara penggunaan anggaran dan capaian kinerja dari masing-masing instansi. “Instansi pemerintah mampu yang mampu mendefiniskan tujuannya, dan dapat dirasakan oleh masyarakat, merumuskan cara untuk mencapai tujuan tersebut dan secara ukuran pencapaian tujuan yang jelas,” jelasYuddy.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 2015 ini dilakukan dengan melihat penggunaan anggaran untuk mencapai hasil kinerja. Penilaian dilakukan terhadap 77 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 482 Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melaporkan kinerjanya. “Hasil evaluasi ini menggambarkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil,” tandas Yuddy. (Ilham WM/IR)

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

MK Raih Predikat Sangat Baik Akuntabilitas Kinerja 2015