Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

MK Sosialisasi Tiga Aturan Baru Penanganan Sengketa Pilkada Serentak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan sosialisasi terhadap 240 pegawainya jelang pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak. Dalam sosialisasi itu ada tiga aturan baru untuk menangani gugatan yang mungkin akan dilayangkan terkait pilkada serentak pada 9 Desember 2015 nanti.

Sekjen MK Guntur Hamzah mengatakan tiga aturan baru itu yakni peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kedua, peraturan MK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Ketiga, peraturan Ketua MK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

\"Dalam UU, tidak semua perkara yang bisa masuk ke MK karena ada pengaturan persentase jumlah hasil dari pemenang dengan yang diajukan pemohon,\" kata Guntur di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/9).

Guntur mengatakan MK akan mengemban tanggung jawab besar saat menangani sengketa pilkada. Selain itu, karakteristik pilkada serentak yang penanganannya juga dilakukan secara serentak juga menjadi tanggung jawab MK nantinya.

Selain itu, lanjut Guntur, pengenalan mengenai UU tersebut sangat penting. Menurut dia, tidak semua pasangan calon memahami dengan baik UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada.

\"Sehingga sangat penting sekali, workshop internal ini dilakukan dalam rangka menyatukan pemahaman bagi semua unit kerja dalam menangani perkara perselisihan hasil pilkada serentak,\" ujar Guntur.

Pada workshop kali ini, para pegawai juga diberikan materi tentang penyelenggaraan oleh KPU. Tak hanya itu, Guntur menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan memberikan materi pencegahan gratifikasi, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

\"Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pegawai untuk tetap menjaga integritas dalam menangani perkara pilkada serentak,\" katanya.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/15/09/18/nuu1ci317-mk-sosialisasi-tiga-aturan-baru-penanganan-sengketa-pilkada-serentak

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

MK Sosialisasi Tiga Aturan Baru Penanganan Sengketa Pilkada Serentak