Uji KUHAP: MK Hapus Kata ”Ahli” pada Ketentuan Larangan Mengajukan Pertanyaan Menjerat
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Permohonan diajukan Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga) yang mempersoalkan Pasal 215 KUHAP.
Sidang pengucapan Putusan Nomor Nomor 383/PUU-XXIV/2026 digelar pada Kamis (12/11/2026) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta. Dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan kata “Ahli,” dalam norma Pasal 215 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, norma Pasal 215 KUHAP selengkapnya menjadi berbunyi, “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Terdakwa”;
Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya yang dibacakan Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi mengatakan norma Pasal 215 UU 20/2025 (KUHAP baru) ternyata memiliki makna yang sama dengan norma Pasal 166 UU 8/1981 (KUHAP lama) yang menyatakan, “Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun saksi”.
Berikutnya dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah mengatakan norma Pasal 166 KUHAP lama tersebut, melalui KUHAP 2025 pembentuk undang-undang mengganti subjek hukum, yaitu bukan hanya saksi tetapi saksi ahli sebagaimana yang termaktub dalam norma Pasal 215 KUHAP 2025, yang selengkapnya menyatakan, “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi Ahli, atau Terdakwa”.
“Pembentuk undang-undang secara eksplisit memang tidak menyebutkan sama sekali kata “ahli” dalam Penjelasan Pasal 215 UU 20/2025, termasuk larangan untuk diajukannya pertanyaan yang menjerat bagi ahli. Artinya, dalam Penjelasan Pasal 215 UU 20/2025 pada pokoknya hanya melarang pertanyaan yang bersifat menjerat untuk saksi atau terdakwa, bahkan dalam Penjelasan Pasal 215 UU 20/2025 tersebut sama sekali tidak menyebut dan tidak menguraikan berkaitan dengan ahli,” kata Liliek yang membacakan pertimbangan hukum Mahkamah.
Berikutnya Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah yang melanjutkan pembacaan pertimbangan hukum Mahkamah mengatakan dalam KUHAP 2025 tidak terdapat nomenklatur saksi ahli, kecuali dalam norma Pasal 215 KUHAP 2025. Menurut Mahkamah, jika secara gramatikal merujuk norma Pasal 166 KUHAP lama beserta Penjelasannya tidak ditemukan adanya frasa “saksi ahli”, sementara dalam norma Pasal 215 KUHAP 2025 sekalipun terdapat frasa “Saksi Ahli”, namun hal tersebut tidak sesuai dan tidak diikuti dengan uraian dalam Penjelasan Pasal 215 KUHAP 2025 yang sama sekali tidak menyinggung berkaitan dengan ahli.
Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah menyebut secara doktriner terdapat perbedaan pengertian antara saksi dan ahli. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat tertentu. Selain itu, ahli juga memiliki pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa pidana. Dengan pengertian tersebut, maka tidak mungkin digabungkan dalam satu nomenklatur yang justru akan menimbulkan kerancuan atau ambiguitas dalam pelaksanaan arti, eksistensi dan kedudukan masing-masing.
“Berdasarkan fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan penafsiran secara gramatikal, sistematis dan historis, khususnya dikaitkan dengan esensi yang terdapat dalam norma Pasal 166 KUHAP lama beserta Penjelasannya dan Penjelasan Pasal 215 UU 20/2025, bahwa larangan untuk mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat hanya ditujukan terhadap saksi atau terdakwa, maka menurut Mahkamah keberadaan norma Pasal 215 UU 20/2025, yang memuat frasa “Saksi Ahli” adalah tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum,” kata Guntur yang membacakan pertimbangan hukum Mahkamah.
Untuk memberikan kepastian hukum terhadap norma Pasal 215 KUHAP 2025, maka kata “Ahli,” dalam norma dimaksud tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dihilangkan dari norma Pasal 215 KUHAP 2025. Menurut Mahkamah, jika kata “Ahli,” dalam norma Pasal 215 KUHAP 2025 tetap dipertahankan, maka hal tersebut selain tidak sejalan dengan Penjelasan Pasal 215 KUHAP 2025 juga kehilangan relevansi historisnya dengan Pasal 166 KUHAP lama beserta Penjelasannya.
“Di samping itu, berdasarkan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas kejelasan rumusan di mana setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya,” kata Guntur.
Baca juga:
Menyoal Penulisan Tanda Baca “Saksi Ahli, atau Terdakwa” dalam KUHAP
Sebagai informasi, sebelumnya, Dicky Saputra mempersoalkan penulisan tanda baca dalam frasa “Saksi Ahli, atau Terdakwa” sebagaimana tercantum dalam Pasal 215 KUHAP 2025. Dia mendalilkan tanda koma dalam frasa yang dimohonkan pengujian hanya ditempatkan setelah frasa “Saksi Ahli,” sedangkan antara kata “Saksi” dan “Ahli” tidak terdapat tanda baca pemisah. Dalam kaidah tata Bahasa Indonesia, tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan.
Lebih lanjut Dicky mengatakan bila Pasal 215 UU 20/2025 dibaca dengan tafsir sempit, norma tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum yaitu dengan menghilangkan perlindungan yang dimiliki oleh saksi atas pertanyaan yang bersifat menjerat. Pembentuk undang-undang tidak pernah menyatakan, baik dalam pembahasan yang Pemohon ketahui maupun dalam naskah yang tersedia bagi Pemohon bahwa ada alasan kuat sehingga terhadap saksi tidak diberi perlindungan atas pertanyaan yang bersifat menjerat.
Dicky dalam permohonannya menilai Pasal 215 KUHAP 2025 telah melanggar kaidah Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (UU P3) karena tidak memenuhi asas kejelasan rumusan, yang mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan disusun dengan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. KUHAP 2025 telah eksplisit mendefinisikan “saksi” dan “ahli” sebagaimana tertuang dalam pasal 1 tentang ketentuan umum angka 47 dan angka 51. Dalam Pasal 1 Angka 47 KUHAP 2025 menyebutkan “Saksi Adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.
Penulis: Ilham WM.
Editor: N. Rosi.
Humas: Fauzan.
Jelajahi Jejak: Permohonan Nomor 383/PUU-XXIV/2026
Source: Laman Mahkamah Konstitusi
