Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

Pro Kontra Isu Money Politic dan Politic Cost dalam Sengketa PSU Bupati Barito Utara

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Barito Utara pada Jumat (12/9/2025). Permohonan Perkara Nomor 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini diajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 2 Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni (Jimmy-Inri). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

Para pihak menghadirkan Ahli dan Saksi untuk memberikan keterangan dan kesaksian dalam persidangan. Pasangan Jimmy-Inri (Pemohon) menghadirkan Maruarar Siahaan sebagai Ahli, dan menghadirkan Saksi Piki Rotama, Judi Itman, dan Erna Wati. Sedangkan

Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pasangan H. Shalahuddin-Felix Sonadie Y. Tingan (Pihak Terkait) menghadirkan dua Ahli, yakni Aswanto dan Titi Angraini, serta menghadirkan Saksi Rusiani dan Rizal Fahlevi. Sementara Komisi Pemilihan Umum Barito Utara (Termohon) menghadirkan Ilham Saputra sebagai Ahli, serta Saksi Elfi Rakhmawati, Andy Muliansyah, dan Melani Ariyanti.

Rekayasa Sosial

Maruarar Siahaan selaku Ahli Pemohon mengatakan ketika didalilkan adanya pelanggaran TSM dan politik uang, keterangan-keterangan para pihak menjadi hal penting untuk membuktikan kebenaran. Oleh karenanya, apabila relawan dibayar dan bertindak pula sebagai pemilih, maka tindakan ini dapat bermakna pemilu kepala daerah yang tidak clean, sehingga tidak dapat diterima sebagai kehendak rakyat.

“Kondisi ini sebagai bentuk dari rekayasa sosial yang mengandung potensi korupsi, maka Putusan MK melalui social engineering untuk mendiskualifikasi pasangan calon. Sulit memang, tetapi ini demi menuntaskan tindakan korupsi, sehingga pemilu di Barito Utara dinyatakan batal supaya bisa menyongsong pemerintahan yang bersih dari korupsi dan kolusi,” terang Maruarar.

Uang Untuk Relawan

Sementara dari kesaksian Piki Rotama yang berperan sebagai koordinator relawan pada tingkat Desa Mukut, Kecamatan Lahei, menceritakan rumahnya dijadikan tempat kampanye pada 17 Juli 2025. “Saya diminta cari dukungan agar setiap calon relawan memberikan KTP. Saya dapat 51 nama yang didapatkan dari TPS 01 Desa Mukut Kec. Lahei. Saya memberikan uang langsung kepada 30 orang dan masing-masingnya Rp300.000. Uang tersebut didapat dari Syamsul Jamil yang bertugas sebagai koordinator tingkat Kecamatan Lahei dan ada SK-nya di KPU,” cerita Piki.

Sementara itu, dari cerita Judi Itman disebutkan pada 10 Juli 2025 ia diminta untuk mendata keluarga terdekat sebanyak 16 orang. Dari pendataan ini, ia diberikan uang sejumlah Rp4.800.000 untuk dibagikan kepada setiap orang mendapatkan Rp300.000 per orang. “Uangnya itu dibagi Rp300.000 per orang termasuk saya yang mencoblos di TPS 05 Kelurahan Jingah,” kisah Judi.

Hal senada juga diakui oleh Erna Wati yang pada Rabu, 6 Agustus 2025 mendapatkan uang Rp300.000 untuk mencoblos Paslon 01 dan diberikan kartu berlambang pasangan calon tersebut.

Dana Kampanye dari Perseorangan

Pada kesempatan ini, Ilham Saputra yang dihadirkan Termohon sebagai Ahli menerangkan bahwa dalam menyebarluaskan visi dan misi pasangan calon, diperkenankan untuk membentuk tim relawan. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b PKPU 12/2024 tentang Kampanye. Ditegaskan Ilham bahwa relawan merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung paslon tertentu secara sukarela dalam pilihannya. Di samping itu, relawan juga dapat memberikan sumbangan dana kampanye sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) PKPU 14/2024 tentang Dana Kampanye.

“Bahwa dana kampanye dari perseorangan atau badan hukum serta swasta ini dapat dimuat dalam laporan penerimaan dan pengeluaran relawan. Hal yang dilakukan relawan ini berkonsekuensi pada pembiayaan operasional, sehingga ini diperbolehkan. Oleh karenanya, ini tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari politik uang, karena uang ini merupakan konsekuensi dari kerja-kerja tim relawan dalam menyebarluaskan gagasan dari pasangan yang mereka dukung,” terang Ilham.

Undangan Memilih

Menanggapi tudingan mengenai pemilih yang tidak mendapatkan undangan, Elfi Rakhmawati yang bertindak sebagai PPK Kecamatan Teweh Tengah menyampaikan terdapat 10.813 undangan pemilih. Namun, terang Elfi, pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah, ada beberapa dari pemilih yang berdomisili di daerah pasar ini pada mayoritas penduduknya pindah karena berprofesi sebagai pedagang. Ada pula perubahan status dari para pemilih, di antaranya ada yang pada pemilihan pada 27 November 2024 lalu sebagai pemilih, tetapi pada 6 Agustus 2025 telah menjadi anggota TNI/Polri sebanyak 16 orang.

Sedangkan dalam kesaksian Andy Muliansyah yang bertindak sebagai petugas KPPS 4 di TPS 04 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah disebutkan terdapat 203 undangan yang tidak tersampaikan. Hal ini dikarenakan sebagian dari pemilih tersebut pindah domisili namun alamat kependudukannya tetap sama.

“Di TPS 04 ini ada DPT 575, lalu ada 83 orang dari 203 ini nyoblos. Total pemilih yang hadir ke TPS itu ada 354. Pemilih yang memilih Paslon 01 ada 188, dan yang memilih Paslon 02 ada 164, dan ada pula 2 pemilih yang terdata dalam DPTb,” jelas Andy.

Kemudian laporan datang dari Melani Ariyanti yang bertindak sebagai KPPS TPS 16 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah. Pada TPS tersebut terdapat DPT 587, undangan yang tersampaikan 510, dan 77 undangan yang tidak tersampaikan.

“Jadi, dari tugas pada 6 Agustus 2025 itu, pemilih yang hadir saat pemilihan itu 391, dan ada pula yang pakai KTP sebanyak 9 orang, sedangkan selebihnya menggunakan undangan,” jelas Melani.

Political Cost vs Money Politic

Aswanto selaku Ahli Pihak Terkait menyebutkan bahwa tim relawan tidak perlu dipengaruhi dalam hal apapun untuk memberikan dukungan kepada calonnya. Keberadaan relawan dalam tim kampanye itu merupakan wujud dari political cost, sehingga tidak ada larangan baginya selama segala bentuk keuangannya termuat dalam laporan keuangan pasangan calon.

“Termasuk biaya yang diberikan kepada relawan yang sudah berjuang memenangkan pasangan calon, sehingga tidak ada kasus politik uang di dalam perkara ini. Sebab money politic dan political cost itu adalah hal yang berbeda,” jelas Aswanto.

Insentif kepada Relawan

Hal senada juga ditegaskan oleh Titi Anggraini selaku Ahli yang juga dihadirkan Pihak Terkait. Menurut Dewan Pembina Perludem ini, relawan merupakan wujud partisipasi warga negara dalam memperjuangkan kandidat pilihannya. Dalam praktiknya, relawan membantu pengawalan suara. Sementara secara hukum, relawan berhak mendapatkan insentif yang menjadi bagian dari biaya operasional sah, sepanjang sebagai wujud profesionalitas dan penghargaan terhadap kerja-kerja relawan yang proporsional dan rasional.

“Insentif pada relawan bukanlah bentuk dari politik uang. Sebab berdasarkan Pasal 73 ayat 4 UU Pilkada menerangkan politik uang bertujuan untuk memengaruhi pilihan dalam pemungutan suara. Sementara insentif terhadap relawan tersebut tidak mensyaratkan adanya kerja elektoral yang harus diberikan oleh pemilih, kecuali yang dibutuhkan pemberi uang yaitu memberikan suara pemilih sesuai dengan cara yang diminta oleh pemberi uang,” kata Titi.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Titi bahwa insentif pada relawan tidak memenuhi unsur tersebut, karena relawan bukan pemilih pasif, melainkan bagian dari kerja untuk pemenangan atau pengawalan suara. Adapun tujuan dari insentif adalah guna mendukung kerja pemenangan atau pengawalan suara, dan bukan untuk memengaruhi suara individu, kelompok, atau komunitas. Dengan demikian, sambung Titi, insentif relawan bukan politik uang tetapi bagian dari biaya operasional dari pemenangan dan pengawalan suara yang dapat dipahami keberadaannya.

Persoalan Daftar Relawan

Adapun Saksi Pihak Terkait atas nama Rusiani yang bertindak sebagai Sekretaris Pemenangan Paslon 01 mengungkapkan dari 51 daftar nama yang disebutkan oleh Saksi Pemohon, terdapat 15 nama yang tertulis dua kali. Sementara dari kesaksian Rizal Fahlevi pada 6 Agustus 2025 sore, ia didatangi dua temannya dan ditawari uang sejumlah Rp1.000.000 dengan syarat dapat memberikan kesaksian membenarkan dirinya mendapatkan uang dari Paslon 01.

“Saat itu saya butuh uang dan itu ada uangnya. Saya ke posko dan beri keterangan lalu dapat uang dari 01 dengan nulis surat dan tanda tangan,” cerita Rizal.

Berita

Pro Kontra Isu Money Politic dan Politic Cost dalam Sengketa PSU Bupati Barito Utara