Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

Ketua FKDM Pertegas Kerugian Konstitusional Akibat Berkurangnya Jumlah Kursi DPRD Provinsi Jakarta

JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada Rabu (3/6/2026). Sidang kedua dari Permohonan Nomor 168/PUU-XXIV/2026 yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah ini beragendakan mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan Pemohon.

Suriaman Panjaitan (Pemohon) menyebutkan telah memperbaiki permohonan pada beberapa bagian, di antaranya memperbaiki identitas Pemohon dari Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat menjadi advokat; posita permohonan, terutama pada bagian kerugian konstitusional.

“Selebihnya tidak banyak perubahan, kami langsung ke petitum menjadi tiga. … menyatakan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memp’nyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa "Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk Daerah Khusus Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang’,” jelas Suriaman.

Dalam petitum perbaikannya, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 11 ayat (3) UU DKJ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa "Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk Daerah Khusus Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang".

Sebelumnya Pemohon mendalilkan Pasal 11 ayat (3) UU a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Disebutkan Pemohon, dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, hak konstitusionalitasnya untuk mendapatkan perlakuan khusus didegradasi secara sepihak. Sebab, norma tersebut menghapus landasan hukum kekhususan jumlah anggota DPRD Provinsi Jakarta, yang sebelumnya menjamin keterwakilan Pemohon secara lebih luas melalui skema 125%.(*)

Penulis: Sri Pujianti
Editor: Lulu Anjarsari P.
Humas: Fauzan Febriyan

Jelajahi Jejak: Permohonan Nomor 168/PUU-XXIV/2026

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

Ketua FKDM Pertegas Kerugian Konstitusional Akibat Berkurangnya Jumlah Kursi DPRD Provinsi Jakarta