Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

PPI Cabut Perkara Sengketa Pilkada Kota Semarang

JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 pada Senin (20/1/2025) di Ruang Sidang Lantai 4, Gedung II MK. Sidang dilaksanakan oleh Panel Hakim 1 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi dua anggota yakni Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

Sejatinya, sidang kedua ini beragenda mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu. Namun dikarenakan Perhimpunan Pemilih Indonesia (Pemohon) mencabut permohonan, Mahkamah melakukan konfirmasi terhadap pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, hingga panel hakim membuka persidangan, Pemohon tidak kunjung hadir.

“Pada pencabutan permohonan dari Pemantau Pemilih ini tidak hadir, sehingga kami tidak bisa mengkonfirmasi terkait pencabutan perkaranya. Dengan ketidakhadiran ini bermakna ini membenarkan penarikan permohonan ini atau Pemohon tidak sungguh-sungguh, sehingga tidak ada relevansinya lagi perkara ini dilanjutkan dan dianggap sudah dicabut,” tegas Ketua MK Suhartoyo atas permohonan Perkara Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Sebelumnya, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (9/1/2025), Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024. Dalam persidangan itu, Pemohon menyebutkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 01 Agustina Wilujeng Pramestuti–Iswar Amiruddin memperoleh 486.423 suara dan Paslon 02 Sukawijaya Alias Yoyol Sukawi–Joko Santoso memperoleh 363.331 suara. Namun pada proses penetapan hasilnya, menurut Pemohon terdapat cacat hukum karena adanya pelanggaran prosedural yang signifikan pada tahap pemungutan suara.

Baca juga tautan: Perkara Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Penulis: Sri Pujianti.

Editor: N. Rosi.

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

PPI Cabut Perkara Sengketa Pilkada Kota Semarang