Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

MK Tolak Permohonan Caleg Demokrat Menyoal Dapil Papua Pegunungan 1

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil 1 dari Partai Demokrat, Emus M Gwijangge, pada Senin (10/6/2024) di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang Perkara Nomor 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 ini dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata keseluruhan bukti tersebut berupa fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRPP yang difoto dan bukanModel C.Hasil Salinan-DPRPP sebagaimana yang telah ditentukan dalam PKPU 25/2023, terlebih lagi, pada kolom nama dan tandatangan KPPS, terdapat kolom yang hanya dituliskan nama KPPS saja tanpa tanda tangan, atau hanya tanda tangan tanpa nama KPPS.

Selain itu, Guntur melanjutkan, terdapat pula perolehan suara Pemohon yang dicantumkan pada kolom nama Pemohondan bukan pada kolom suara sah, yang kemudian suara tersebut didalilkan olehPemohon sebagai suara sahnya. Terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah bahwa Mahkamah tidak dapat meyakini autentisitas dan validitas bukti-bukti dimaksud dikarenakan adanya persoalan-persoalan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Dengan demikian, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakini Mahkamah dan tidak terdapatkeberatan tertulis pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi. Terlebih berdasarkan keberatan dari saksi Pemohon secara berjenjang, melainkan hanya terdapat Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat provinsi tidak ditandatangani Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan, tetapi setelah Mahkamah memeriksa bukti Termohon, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat Provinsi Papua Pegunungan, telah ternyata tidak terdapat keberatan saat rekapitulasi di tingkat Provinsi dan tercantum Nihil.

Sehingga, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Untuk diketahui, Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil 1 dari Partai Demokrat, Emus M Gwijangge mendalilkan adanya penggelembungan suara untuk calon lainnya, Fransina Daby. Perkara Nomor 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini menyoal perselisihan suara antarcaleg Partai Demokrat.(*)

Penulis: Utami Argawati
Editor: Lulu Anjarsari P.
Humas: Fauzan Febriyan

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

MK Tolak Permohonan Caleg Demokrat Menyoal Dapil Papua Pegunungan 1