Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

Bupati Jember Kunjungi Pusat Sejarah Konstitusi

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menerima kunjungan rombongan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember di Ruang Delegasi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (23/8) siang. Hadir pada kesempatan itu, Bupati Jember Faida beserta segenap jajarannya.

Kedatangan rombongan Pemkab Jember bertujuan untuk mendapatkan informasi dari MK terkait Pusat Sejarah dan Konstitusi (Puskon). Sebab, Pemkab Jember berencana mendirikan Jember Museum Diorama Pancasila dan Konstitusi. Informasi tersebut antara lain mengenai teknologi digital yang dipergunakan Puskon MK, termasuk mengadopsi sejarah nasional dan sejarah Konstitusi Indonesia.

“Pusat Sejarah Konstitusi merupakan persembahan yang luar biasa bagi bangsa. Oleh karena itu, Pemkab Jember bertekad untuk membuat hal seperti ini, untuk menjadi kepanjangan misi besar sejarah Konstitusi agar menjadi ikon kota Jember dan sebagai wisata edukasi,” urai Faida.

Faida merasa senang dengan respons MK yang memberi pencerahan kepada Pemkab Jember untuk mewujudkan tempat yang menggambarkan sejarah Konstitusi di Indonesia. “Terbukti dengan adanya realisasi MoU antara MK dan Pemkab Jember untuk mewujudkan Jember Museum Diorama Pancasila dan Konstitusi,” ucap Faida.

Dalam kesempatan itu, rombongan Pemkab Jember diajak untuk melihat langsung suasana Pusat Sejarah Konstitusi dengan dipandu langsung oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, antara lain Kepala Biro Humas dan Protokol MK Rubiyo dan Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan MK Wiryanto.

Rombongan langsung menuju Pusat Sejarah Konstitusi di lantai 5 dan 6 Gedung MK. Sebagaimana diketahui, Pusat Sejarah Konstitusi yang terbuka untuk umum itu terdiri atas delapan zona. Mulai dari Zona Pra Kemerdekaan, Zona Kemerdekaan, Zona Undang-Undang Dasar 1945, Zona Konstitusi RIS, Zona UUD Sementara 1950, Zona Kembali ke UUD 1945, Zona Perubahan UUD 1945 dan Zona Mahkamah Konstitusi. Selain itu rombongan berkesempatan menonton film dokumenter di Sinema Konstitusi.

(Nano Tresna Arfana/lul)

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

Bupati Jember Kunjungi Pusat Sejarah Konstitusi