Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

Pemohon Tak Hadir Sidang Konfirmasi Pencabutan Perkara Sengketa Pilwako Sawahlunto

JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi kembali menggelar Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Sawahlunto Tahun 2024 pada Selasa (21/1/2025). Sidang kedua ini beragendakan mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu. Sidang Panel Hakim 1 ini dipimpin Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi dua anggota yakni Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dari Ruang Sidang Lantai 4, Gedung II MK.

Ketika Sidang Pendahuluan pada Jumat (10/1/2025) lalu, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Nomor Urut 02 Deri Asta dan Desni Seswinari (Pemohon) menyatakan mencabut permohonan Perkara Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Kendati demikian, Mahkamah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum untuk menghadirkan Prinsipal guna penegasan pencabutan permohonannya.

“Pemohon di awal persidangan waktu itu hadir melalui kuasa hukumnya dan menyampaikan pencabutan permohonannya. MK memberikan kesempatan untuk menghadirkan Prinsipal untuk menegaskan perihal pencabutan perkaranya. Ternyata pada sidang hari ini, baik kuasa hukum maupun Prinsipal tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Maka terhadap permohonan ini, Mahkamah menilai tidak ada lagi relevansinya. Oleh karenanya, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu tidak perlu menyampaikan jawaban dan keterangannya,” jelas Ketua MK Suhartoyo.

Berita

Pemohon Tak Hadir Sidang Konfirmasi Pencabutan Perkara Sengketa Pilwako Sawahlunto