Meminta Syarat Pengunduran Diri Bagi ASN yang Maju dalam Pilkada Inkonstitusional

JAKARTA, HUMAS MKRI – Paber SC Simamora yang berstatus sebagai ASN pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menguji dua Undang-Undang Pilkada. Kedua Undang-Undang Pilkada tersebut, yakni uji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). Pemohon Permohonan Nomor 413/PUU-XXIV/2026 ini menilai aturan yang mewajibkan pengunduran diri ASN yang hendak mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah, menghambat kesempatan dirinya untuk maju. Tak hanya itu, ia menilai aturan tersebut menimbulkan risiko kehilangan status ASN dan hak pensiun sebelum mencapai batas usia pensiun.

Hal ini disampaikan oleh Paber yang menghadiri Sidang Pemeriksaan Pendahuluan secara dari pada Selasa (17/11/2026) di Ruang Sidang MK. Pemohon mendalilkan sejumlah 54 Pasal dalam UU 8/2015 dan 50 pasal dalam UU 10/2016 yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pemohon dalam permohonannya menyatakan tidak seharusnya Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dipilih satu paket dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sebab, tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melakukannya, baik yang diperintahkan langsung oleh UUD 1945 maupun oleh UU Pemda.

“Norma-norma tersebut mengandung problema hukum karena tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, karena tidak mencerminkan asas pembentukan peraturan yaitu kesesuaian materi muatan dan tidak mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum,” jelas Pemohon dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo tersebut

Disebutkan Pemohon bahwa kewenangan yang diatur dalam UU Pemda, Wakil Kepala Daerah tidak masuk dalam jajaran struktur pemerintahan dan hanya pembantu bagi Kepala Daerah. Oleh karenanya, tidak selayaknya Wakil Kepala Daerah dikategorikan sebagai Pejabat Negara. Sehingga, persyaratan untuk menjabat sebagai Wakil Kepala Daerah terbuka bagi ASN Aktif tanpa kehilangan status sebagai ASN.

Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Pegawai ASN sangat berpotensi dirugikan, karena kepesertaannya dalam pemilihan Wakil Kepala Daerah pada Pilkada, maka Pemohon wajib mengundurkan diri dari Pegawai ASN, terutama ketika ditetapkan sebagai Calon Wakil Kepala Daerah. Atas pilihan ini, Pemohon akan kehilangan hak Pensiun sebagai Pegawai ASN.

Terhadap dalil-dalil dari permohonan ini, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan 54 Pasal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 menjadi Undang-Undang dan 50 Pasal pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuataan hukum mengikat secara beryarat sepanjang tidak dimaknai bahwa Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota tidak dipilih melalui proses Pemilihan Langsung Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Pasangan Calon maupun sebagai Peserta pada Pemilihan Langsung.

Perbaiki Kedudukan Hukum

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam nasihat hakim meminta Pemohon untuk lebih memperhatikan PMK 7/2025 sebagai pedoman menyusun perbaikan permohonan. Kemudian Guntur juga meminta Pemohon mempertegas dan memilih dari sejumlah pasal yang diujikan yang benar-benar merugikan dirinya.

“Ini ada 54 dan 50 pasal, ini bukan cara yang tepat menguji norma, karena kita perlu melihat legal standing Saudara. Bisa saja ada di antaranya, tetapi bisa juga justru tidak ada legal standing-nya. Oleh karena itu, fokus pada norma induk yang akan diujikan, tidak usah ambil semuanya. Mana yang menjadi prioritas yang akan diuji dan lainnya bisa berikutnya,” jelas Guntur.

Sebelum menutup persidangan, Ketua MK Suhartoyo menyatakan Pemohon diberikan waktu selama 14 hari sejak berakhirnya sidang hari ini untuk memperbaiki permohonannya. Naskah yang telah diperbaiki tersebut dapat diserahkan selambat-lambatnya pada Senin, 30 November 2026 pukul 12.00 WIB ke Kepaniteraan MK. Kemudian Mahkamah akan menjadwalkan sidang berikutnya dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan Pemohon. (*)

Penulis: Sri Pujianti
Editor: Lulu Anjarsari P.
Humas: Andi NurShafa Marwa N

 


Jelajahi Jejak: Permohonan Nomor 413/PUU-XXIV/2026


 

Source: Laman Mahkamah Konstitusi