Mahasiswa Mempertanyakan Parameter Frasa “Segera” dalam Penanganan Kerusakan Jalan dalam UU LLAJ

JAKARTA, HUMAS MKRI – Singgih Tomi Gumilang selaku kuasa hukum dari Aisyah Nurul Fajri, Muhammad Yusuf Al Fatih, Gita Shouniah dan 11 Pemohon lainnya menyampaikan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Nomor 419/PUU-XXIV/2026 ini dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

Dalam permohonannya, Aisyah sebagai salah satu Pemohon menyatakan bahwa frasa “segera” dalam Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi, “Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Utamanya terhadap frasa "segera" yang merupakan unsur penentu waktu pelaksanaan kewajiban penyelenggara jalan untuk memperbaiki kerusakan jalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

“Objek persoalan konstitusional yang diajukan bukanlah keberadaan kewajiban memperbaiki jalan, melainkan kecukupan makna frasa "segera" dalam menjamin pelaksanaan kewajiban yang dapat diukur berdasarkan tingkat bahaya, prioritas keselamatan, dan standar penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya,” jelas Aisyah dari Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK.

Lebih jelas disebutkan dalam Putusan MK Nomor 249/PUU-XXIII/2025, Mahkamah telah memberikan penegasan penting mengenai hubungan antara keterbatasan anggaran dan kewajiban penyelenggara lain. Mahkamah mempertimbangkan ketiadaan atau keterbatasan anggaran bukan merupakan alasan pembenar yang dapat menggugurkan kewajiban penyelenggara jalan untuk menangani keadaan jalan yang membahayakan.

Dengan pertimbangan tersebut, para Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional terhadap frasa "segera" dalam pasal a quo bahwa penyelenggara jalan sesuai kewenangannya wajib melakukan penanganan tanpa penundaan yang tidak beralasan sejak adanya kerusakan yang membahayakan diketahui atau patut diketahui, berdasar penilaian risiko keselamatan yang objektif dan terdokumentasi, disertai tindakan pengamanan yang diperlukan serta perbaikan menurut skala prioritas dalam tenggang waktu yang terukur sesuai standar teknis yang berlaku.

Atas dalil demikian, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa "segera" dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai: "Tanpa penundaan yang tidak beralasan sejak kerusakan jalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas diketahui atau patut diketahui, dengan kewajiban bagi penyelenggara jalan sesuai kewenangannya untuk melakukan penilaian tingkat risiko keselamatan secara objektif dan terdokumentasi, mengambil tindakan pengamanan yang diperlukan selama perbaikan belum dapat dilaksanakan, serta menetapkan prioritas dan melaksanakan perbaikan jalan dalam tenggang waktu yang terukur berdasar tingkat bahaya dan standar teknis yang bahwa ketiadaan atau berlaku, dengan ketentuan keterbatasan anggaran tidak menghapus kewajiban penyelenggara jalan untuk melakukan penanganan terhadap kondisi jalan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan."

Perbaiki Kedudukan Hukum

Hakim Konstitusi Guntur menanyakan kejelasan kedudukan hukum para Pemohon yang mengalami kecelakaan akibat kerusakan jalan. “Adakah kaitan jatuh dan masuk rumah sakit itu terkait dengan keterlanggaran normanya? Kemudian adakah di antara para Pemohon ini melayangkan surat kepada Pemerintah Daerah soal jalan yang rusak ini dan ada korbannya, kita mau tahu apakah Saudara sudah mengupayakan hal ini, apa responnya? Dan ajukan buktinya kalau Saudara sudah menggunakan mekanisme ini sebelum ke MK,” tanya Guntur.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel meminta para Pemohon mencermati putusan-putusan MK terdahulu agar nantinya dapat mempedomaninya untuk memperkuat permohonan perbaikannya. “Dalam permohonan ini ada jalan federal yang dikenal di Singapura, Malaysia, dan India. Di Indonesia juga ada kategori jalan, seperti jalan nasional, dan jalan provinsi/kabupaten/kota. Ini perbandingan negara ini perlu dibuat apple to apple pengistilahannya dan keterkaitannya dengan perumusan normanya,” jelas Daniel.

Sebelum menutup persidangan, Ketua MK Suhartoyo mengatakan bahwa para Pemohon diberikan waktu selama 14 hari sejak berakhirnya sidang hari ini untuk memperbaiki permohonannya. Naskah yang telah diperbaiki tersebut dapat diserahkan selambat-lambatnya pada Rabu, 2 Desember 2026 pukul 12.00 WIB ke Kepaniteraan MK. Kemudian Mahkamah akan menjadwalkan sidang berikutnya dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan para Pemohon.(*)

Penulis: Sri Pujianti
Editor: Lulu Anjarsari P.
Humas: Andi N.S. Marwa

 


Jelajahi Jejak: Permohonan Nomor 419/PUU-XXIV/2026


 

Source: Laman Mahkamah Konstitusi