MKMK Tolak Laporan Terkait Perkara PHPU
JAKARTA, HUMAS MKRI – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menolak Laporan Nomor 10/MKMK/L/10/2026 dan 11/MKMK/L/10/2026 mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh sembilan hakim konstitusi yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Kamis (5/11/2026). MKMK menyatakan tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak dalam pemeriksaan sidang lanjutan karena hasil pemeriksaan pendahuluan dianggap telah jelas.
“Memutuskan, menyatakan menolak Laporan para Pelapor untuk seluruhnya,” ucap Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan pada Selasa (17/11/2026) di Ruang Sidang MKMK, Jakarta.
Paradigma Berhukum
Anggota MKMK Yuliandri menjelaskan MKMK telah mendengarkan keterangan dari Ketua dan Wakil Ketua MK atas pokok persoalan terhadap Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan dalam Sapta Karsa Hutama dalam menyelenggarakan fungsi peradilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Menurut MKMK, tindakan para hakim terlapor untuk memeriksa pokok perkara dan tidak cukup hanya berhenti pada pemeriksaan syarat formil permohonan dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 adalah pilihan berdasarkan cara pandang berhukum yang digunakan oleh para hakim terlapor berdasarkan keputusan yang diambil secara kolektif dan oleh karenanya tidak melanggar prinsip-prinsip pada Sapta Karsa Hutama, khususnya Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan serta Kearifan dan Kebijaksanaan.
“Oleh karenanya tidak melanggar Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan dalam Sapta Karsa Hutama,” ujar Yuliandri membacakan pertimbangan hukum dan etika Putusan Nomor 10/MKMK/L/10/2026.
Pertimbangan hukum dan etika tersebut juga disebutkan dalam Putusan Nomor 11/MKMK/L/10/2026. Selain itu, pertimbangan hukum dan etika dalam Putusan Nomor 05/MKMK/L/10/2026 terkait penerbitan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PMK 1/2026) juga berlaku untuk Laporan ini.
Baca juga:
MKMK: MK Dilarang Menolak untuk Menangani Perkara
Pelapor Laporan Nomor 11/MKMK/L/10/2026 juga menengarai para hakim konstitusi dalam membentuk PMK 1/2026 melanggar prinsip independensi sebab diterbitkan hanya demi mengakomodasi kepentingan pemeriksaan perkara tertentu, dalam hal ini Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Sedangkan, MKMK telah menilai penerbitan PMK 1/2026 tidak dapat digunakan untuk mengukur tindakan pelanggaran independensi yang dilakukan para hakim terlapor.
Sebab, tanpa adanya PMK 1/2026 pun MK senantiasa terikat pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang melarang untuk menolak menerima suatu perkara, termasuk dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Dengan demikian, PMK 1/2026 bukan merupakan dasar hukum untuk meregistrasi permohonan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 melainkan semata-mata dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan.
“Dengan demikian, terhadap dugaan pelanggaran para hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor dalam laporannya Majelis Kehormatan merasa cukup untuk merujuk pada pertimbangan dalam kutipan di atas, sebagaimana juga telah diuraikan selengkapnya dalam Putusan Nomor 05/MKMK/L/10/2026,” jelas Yuliandri.
Baca juga:
Sembilan Hakim Konstitusi Kembali Diadukan ke MKMK Usai Tangani Perkara PHPU
Sebagai informasi, Laporan Nomor 10/MKMK/L/10/2026 disampaikan Karianton Tampubolon, Hulman Sanitar Simanjuntak, Adi Ridwan, Rauba Sitorus, dan Doli Leonardo Silalahi. Sementara, Laporan Nomor 11/MKMK/L/10/2026 diajukan Nasrullah.
Keduanya mengadukan seluruh hakim konstitusi di antaranya Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi sebagai Hakim Terlapor. Para Pelapor menduga sembilan hakim konstitusi melanggar prinsip kecakapan dan kesaksamaan sehingga harus teliti dan saksama termasuk memeriksa latar belakang secara cermat dan teliti mengenai riwayat pendidikan subjek hukum mulai dari jenjang pendidikan terendah hingga tertinggi yang pernah dimiliki.
Penulis: Mimi Kartika.
Editor: N. Rosi.
Source: Laman Mahkamah Konstitusi
