Alumnus Teknik Elektro ITB Perbaiki Permohonan Uji UU Ketenagalistrikan
JAKARTA, HUMAS MKRI - Alumnus Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung EL-80 Moh. Sabar Musman menyampaikan perbaikan permohonan pengujian materiil Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (15/7/2026). Dia mengaku sudah mengelaborasi argumentasi terkait frasa “pemerintah” pada pasal yang diuji seharusnya ialah negara, komisi negara, atau pemegang kuasa usaha negara yang mempunyai kewenangan independen menjalankan mesin mekanisme ekonomi teknik untuk penguasaan dan pengusahaan tenaga listrik yang efisian dan tidak membebani negara.
“Posita ada elaborasi, jadi elaborasinya itu mengenai frasa “pemerintah” dibuat semacam bagan kemudian elaborasinya dibuat komparasi, halaman 14, komparasi antara negara vs BUMN vs pemerintah,” ujar Sabar yang mengikuti sidang perbaikan Permohonan Nomor 242/PUU-XXIV/2026 secara daring.
Menurut Pemohon, mekanisme mesin ekonomi-teknik sebenarnya yang diperlukan untuk penguasaan dan pengusahaan tenaga listrik yang efisien adalah bukan tugas pemerintah melainkan suatu pemegang hak kuasa usaha ketenagalistrikan berdasarkan UU Ketenagalistrikan. Dia menuturkan, pemerintah (dengan kepala pemerintah presiden/wakil presiden) secara konstitusional adalah pelaksana fungsi kekuasaan, pengelola administrasi negara yang berganti setiap lima tahun sehingga pemerintah pada pasal a quo seharusnya di luar dari lingkup penyelenggara dan pelaksanaan usaha mekanisme ekonomi-teknik ketenagalistrikan.
Kemudian dia mengatakan perbedaan utama pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah adalah penyelenggara negara yang berfungsi mengatur regulasi dan pelayanan publik, sedangkan BUMN adalah badan usaha milik negara yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan ekonomi guna mencari keuntungan sekaligus mengelola sektor penting bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
Instansi pemerintah bertujuan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan melayani masyarakat tanpa mencari laba. Sebaliknya, BUMN adalah entitas bisnis yang berorientasi pada perolehan keuntungan, meskipun fungsinya tetap diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat luas.
Baca juga: Alumnus Teknik Elektro ITB Uji UU Ketenagalistrikan Soal Pengelolaan Listrik
Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon, Pasal 3 ayat (1) UU Ketenagalistrikan No 30/2009 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon, Pasal 4 ayat (1) UU Ketenagalistrikan No 30/2009 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Sebagai informasi, Pasal 3 ayat (1) UU 30/2009 menyatakan “Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.” Sementara, Pasal 4 ayat (1) UU 30/2009 berbunyi “Pengusahaan Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.”
Permohonan ini disidangkan Majelis Panel Hakim yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Suhartoyo mengatakan perbaikan permohonan ini akan dilaporkan kepada para hakim konstitusi lainnya dalam Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menentukan apakah permohonan ini diperiksa lebih lanjut melalui sidang pleno atau diputus tanpa sidang pleno dimaksud.(*)
Penulis: Mimi Kartika
Editor: Lulu Anjarsari P.
Humas: Fauzan Febriyan
Jelajahi Jejak: Permohonan Nomor 242/PUU-XXIV/2026
Source: Laman Mahkamah Konstitusi
