Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

Wakil Ketua MK Hadiri Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menghadiri pertemuan pimpinan lembaga negara yang dihelat di Istana Merdeka, Selasa (14/3). Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menjelaskan persoalan yang dibahas dalam pertemuan rutin tersebut, yakni mengenai pertumbuhan dan kesenjangan sosial ekonomi.

Dalam konferensi pers usai pertemuan tertutup yang berlangsung selama lebih dari satu jam itu, Presiden Jokowi didampingi pimpinan lembaga negara mengatakan semangat dari pertemuan tersebut adalah untuk membangun optimisme, kebersamaan terhadap seluruh program-program yang telah dan akan dilakukan pemerintah. Menurutnya, dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu para pimpinan lembaga negara melakukan diskusi terkait pemerataan ekonomi dan telah disepakati untuk bersama-sama membangun dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi.

“Akan kita tindak lanjuti dengan redistribusi aset dan reforma agraria yang kita harapkan akan mengurangi kesenjangan yabng ada di masyarakat. Kami akan memulai dengan membagikan konsesi-konsesi kepada rakyat, pada tanah adat, kepada koperasi-koperasi, kepada pondok pesantren, dan juga mempercepat pembagian sertifikat-sertifikat kepada masyarakat yang belum memiliki,” ujar Presiden Jokowi.

Menanggapi pertanyaan mengenai luas tanah terkait dengan rencana redistribusi aset dan reforma agraria, Presiden menjelaskan pada tahun ini negara telah menyiapkan 12,7 juta hektar tanah yang terdata di Kementerian Kehutanan dan tanah yang terdata di Badan Pertanahan Nasional seluas 9 juta hektar untuk rencana program tersebut.

Pertemuan tersebut juga dihadiri ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Muhammad Sholeh, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hari Azhar Azis, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, serta sejumlah menteri Kabinet Kerja.

(ilham/lul)

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

Wakil Ketua MK Hadiri Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara