Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

KPU Minta MK Tidak Dapat Terima Permohonan Caleg Hanura Terkait Dapil Tangsel 1

JAKARTA, HUMAS MKRI – Sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Dapil Kota Tangerang Selatan I Tahun 2024, kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), pada Senin (6/5/2024) di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang Perkara Nomor 84-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

Dalam sidang beragendakan mendengar jawaban Termohon, Pihak Terkait serta Keterangan Bawaslu, KPU Kota Tangerang Selatan selaku Termohon menegaskan Pemohon hanya mempermasalahkan tentang proses dan jangka waktu rekapitulasi suara menetapkan hasil perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang yang menurut Pemohon melebihi jangka waktu 20 hari setelah hari pemungutan suara.

“Dengan demikian karena Permohonan Pemohon hanya mempermasalahkan mengenai kesalahan administrasi jangka waktu rekapitulasi suara untuk menetapkan hasil perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang yang dilaksanakan melebihi jangka waktu 20 hari setelah hari pemungutan suara dan tidak mempersoalkan mengenai perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan hasil suara DPRD Kota Tangerang merupakan Permohonan yang bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima,” ujar Ali dalam Ruang Sidang.

Tidak Terbukti

Selain itu, Pemohon dalam Petitum Permohonannya meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan di seluruh TPS Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5 yang disebutkan dalam Permohonan. Akan tetapi, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kejadian-kejadian sebagaimana dalam Pasal 372 ayat 2 UU Pemilu. Hal ini semakin diperkuat dengan tidak adanya hasil penelitian, temuan, maupun rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu terkait dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon.

Kemudian, Ali juga menerangkan, proses Pemungutan dan Penghitungan Suara secara serentak di setiap TPS dalam wilayah Kota Tangerang pada tanggal 14 Februari 2024 berlangsung secara aman, tertib, dan lancar, dan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

Begitu pula pada tahap rekapitulasi pada tingkat kecamatan di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan berjalan secara lancar, tidak ada keberatan yang berarti atau kejadian khusus yang serius dari Saksi Partai Politik manapun mengenai Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kab/Kota. Apabila benar terjadi seperti yang Pemohon dalilkan, tentunya ada keberatan dari Saksi Mandat Pemohon ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan dalam rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang bersangkutan.

“Berdasarkan uraian tersebut di atas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak,” tandas Ali.

Tidak Sampaikan Keberatan

Sementara Bawaslu yang diwakili oleh Ade Wahyu dalam persidangan menyatakan telah dilaksanakan proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Tangerang Selatan. Proses Rekapitulasi tanggal 5 Maret 2024 yang merupakan batas akhir pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Tangerang Selatan sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2024.

“Pada saat itu, KPU Kota Tangerang Selatan menawarkan opsi untuk melanjutkan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Tangerang Selatan atau menunda proses tersebut hingga pagi hari tanggal 6 Maret 2024, terhadap opsi tersebut KPU Kota Tangerang Selatan, Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan Peserta yang hadir menyepakati proses rekapitulasi ditunda sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 pukul 09.00 WIB dengan alasan terdapat 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Pamulang yang belum membacakan formulir Model D.Hasil Kecamatan untuk 4 jenis pemilu (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, DPD),” ujar Ade Wahyu.

Selanjutnya, sambung Ade, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kota Tangerang Selatan berakhir pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 Pukul 23.17 WIB yang dilanjutkan dengan penyerahan Salinan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan saksi-saksi peserta pemilu. Ia menegaskan, terhadap penetapan dan penyerahan tersebut saksi Partai Hanura atas nama Reyhan tidak menandatangani Berita Acara tersebut dan tidak menyampaikan keberatan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU.

keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 tanggal 06 Maret 2024 juga adalah suatu produk hukum yang mengandung cacat hukum sejak penerbitannya. Pemohon mendalilkan penghitungan suara, rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 1 tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemohon meminta MK untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang di Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 1. (*)

Penulis: Utami Argawati
Editor: Lulu Anjarsari P.
Humas: Andhini S.F.

Source: Laman Mahkamah Konstitusi