Siapakah M Guntur Hamzah ?

M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium “cum laude”. Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan capaian pangkat saat ini sebagai Pembina Utama dan golongan IVe. Pernah melakukan benchmarking pengelolaan program pascasarjana dan mengamati secara dekat pelaksanaan student centre learning (SCL) di National University of Singapore, University Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University di Thailand.

Apa Jabatan M Guntur Hamzah Sekarang ?

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

M Guntur Hamzah Official

MK Terima Piala Gold Penghargaan WTP dari Kemenkeu

JAKARTA, HUMAS MKRI - Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menerima Piala Gold (Emas) penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan, pada Selasa (7/9/2021) siang. Penghargaan ini diberikan kepada MK atas capaian 15 kali predikat WTP penyajian laporan pengelolaan keuangan MK.

Piala Emas Kemenkeu yang diterima oleh Sekjen MK tersebut nantinya akan diserahkan kepada Ketua MK, Anwar Usman. Kemudian secara resmi diumumkan dalam acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan secara daring.

Dalam kesempatan itu, Guntur mengungkapkan bahwa MK akan terus berusaha melakukan transparansi terhadap penggunaan anggaran dengan membuat suatu sistem. Melalui sistem ini, penggunaan anggaran negara di MK dapat diketahui oleh publik secara real time (waktu sebenarnya).

Dikatakan Guntur, penerapan pencatatan seluruh kegiatan secara elektronik, termasuk aktivitas penggunaan anggaran itu, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan digitalisasi birokrasi. Dengan laporan penggunaan anggaran secara real time, Guntur berharap aplikasi milik Kemenkeu yakni SAKTI juga dapat dikembangkan sehingga dapat terkoneksi dengan aplikasi yang dimiliki oleh MK. Tidak hanya itu, MK juga sedang mengembangkan e-audit BPK.

“Sehingga auditor BPK dapat melihat dokumen yang akan diperiksa secara online,” kata Guntur.

Terkait dengan opini WTP yang diberikan kepada MK, Guntur menegaskan bahwa penghargaan ini bukan merupakan prestasi, melainkan kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan dengan baik sebagai pengguna anggaran, sehingga tidak perlu disanjung-sanjung.

Penulis: Utami Argawati.

Editor: Nur R.

Source: Laman Mahkamah Konstitusi

Berita

MK Terima Piala Gold Penghargaan WTP dari Kemenkeu